Oleh: Erman Anom
Profesor Dr., Alfa University College Malaysia
Politik hari ini tidak lagi hanya berlangsung di gedung parlemen, ruang sidang, kampanye terbuka, atau halaman surat kabar. Politik telah berpindah ke layar telepon pintar yang berada di tangan hampir setiap warga.
Di sanalah kandidat berbicara, partai menawarkan gagasan, pemerintah menjelaskan kebijakan, dan masyarakat menyampaikan dukungan sekaligus kritik. Dalam beberapa detik, sebuah pernyataan politik dapat menyebar dari satu akun ke jutaan pengguna.
Perubahan ini bukan sekadar perubahan teknologi komunikasi. Ia merupakan perubahan dalam cara kekuasaan dibangun, dipersepsikan, diperdebatkan, bahkan dipertentangkan.
Media digital telah menjadi ruang baru demokrasi.
Pertanyaannya, apakah ruang digital tersebut membuat demokrasi kita semakin sehat?
Dari pemilih menjadi pengikut
Dalam sistem media massa konvensional, masyarakat lebih banyak ditempatkan sebagai khalayak. Informasi politik diseleksi oleh redaksi, disampaikan melalui televisi, radio, dan surat kabar, kemudian diterima oleh publik.
Media digital mengubah pola tersebut.
Setiap warga dapat menjadi produsen informasi. Seorang pengguna TikTok, Instagram, YouTube, atau X dapat memproduksi pesan politik tanpa harus memiliki perusahaan media.
Inilah sisi demokratis media digital.
Namun, ada persoalan yang perlu diperhatikan. Demokrasi digital berpotensi mengubah warga negara dari pemilih yang kritis menjadi sekadar pengikut.
Jumlah followers, likes, views, dan shares sering kali dianggap sebagai ukuran keberhasilan komunikasi politik. Akibatnya, gagasan politik yang kompleks harus dikemas menjadi video singkat, slogan sederhana, atau pernyataan yang sengaja dibuat kontroversial agar mendapatkan perhatian.
Politik akhirnya berhadapan dengan logika popularitas.
Padahal, demokrasi tidak seharusnya ditentukan oleh siapa yang paling viral.
Demokrasi seharusnya ditentukan oleh siapa yang menawarkan gagasan paling masuk akal untuk kepentingan masyarakat.
Ketika algoritma ikut menentukan pilihan
Ada kekuatan lain yang sering luput dari perhatian: algoritma.
Pengguna media sosial merasa bahwa mereka bebas memilih informasi. Kenyataannya, informasi yang muncul di layar telah melalui proses seleksi algoritmik.
Apa yang pernah kita tonton, sukai, komentari, atau bagikan akan memengaruhi apa yang kita lihat berikutnya.
Di sinilah persoalan komunikasi politik menjadi semakin kompleks.
Seorang pendukung kandidat tertentu dapat terus-menerus menerima konten yang memperkuat keyakinannya. Pada saat yang sama, ia semakin jarang berhadapan dengan pandangan yang berbeda.
Terbentuklah ruang gema.
Dalam ruang semacam itu, orang tidak lagi berdialog untuk memahami perbedaan. Mereka berkomunikasi untuk membenarkan keyakinannya sendiri.
Akibatnya, lawan politik tidak lagi dipandang sebagai warga negara yang memiliki pandangan berbeda, tetapi sebagai pihak yang harus dikalahkan, bahkan dimusuhi.
Jika keadaan ini berlangsung terus-menerus, demokrasi kehilangan salah satu fondasinya: kemampuan untuk hidup bersama dalam perbedaan.
Politik emosi lebih mudah viral
Media digital juga mempunyai kecenderungan memperbesar pesan yang membangkitkan emosi.
Kemurkaan, ketakutan, kebencian, dan kontroversi sering lebih cepat mendapatkan perhatian dibandingkan penjelasan kebijakan yang panjang.
Politisi tentu memahami logika tersebut.
Maka, komunikasi politik dapat bergeser dari komunikasi berbasis program menuju komunikasi berbasis emosi.
Masalahnya bukan pada emosi itu sendiri. Politik memang selalu memiliki dimensi emosional. Persoalannya muncul ketika emosi digunakan untuk menggantikan argumentasi.
Masyarakat akhirnya diajak memilih bukan berdasarkan pertanyaan, “Apa programnya?” tetapi “Saya suka atau tidak suka kepada tokohnya?”
Di sinilah demokrasi menghadapi tantangan.
Pemilih membutuhkan informasi, bukan sekadar sensasi.
Buzzer dan industri perhatian
Perubahan komunikasi politik digital juga melahirkan aktor baru: buzzer, influencer politik, kreator konten, dan berbagai jaringan komunikasi yang bekerja membentuk opini publik.
Kehadiran mereka tidak selalu negatif. Influencer dapat membantu menjelaskan persoalan politik dengan bahasa yang lebih mudah dipahami masyarakat.
Masalah muncul ketika komunikasi politik tidak transparan.
Publik berhak mengetahui apakah sebuah konten merupakan pendapat pribadi, kerja jurnalistik, iklan politik, atau bagian dari kampanye yang dibiayai oleh kepentingan tertentu.
Tanpa transparansi, ruang digital mudah berubah menjadi ruang persuasi tersembunyi.
Lebih berbahaya lagi jika informasi yang sengaja dibuat untuk menyerang lawan politik disebarkan seolah-olah merupakan informasi spontan dari masyarakat.
Demokrasi membutuhkan kebebasan berkomunikasi, tetapi demokrasi juga membutuhkan kejujuran mengenai siapa yang berbicara dan untuk kepentingan apa.
AI: tantangan berikutnya
Persoalan tersebut akan semakin rumit dengan perkembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI).
AI memungkinkan produksi teks, gambar, suara, dan video secara sangat cepat. Teknologi ini dapat digunakan untuk pendidikan politik dan memperluas partisipasi masyarakat.
Namun, teknologi yang sama juga dapat digunakan untuk menciptakan deepfake, memanipulasi suara tokoh politik, membuat video palsu, dan menghasilkan informasi yang tampak meyakinkan meskipun tidak benar.
Bayangkan apabila menjelang pemilu beredar video seorang kandidat mengucapkan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah ia katakan.
Masyarakat mungkin membutuhkan waktu untuk mengetahui bahwa video tersebut palsu. Tetapi selama proses verifikasi berlangsung, informasi tersebut sudah terlanjur menyebar.
Dalam politik digital, kecepatan informasi sering kali lebih tinggi daripada kecepatan klarifikasi.
Ini merupakan salah satu tantangan terbesar demokrasi pada masa mendatang.
Pemerintah harus belajar mendengar
Transformasi media digital juga harus mengubah cara pemerintah berkomunikasi dengan masyarakat.
Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan informasi melalui akun resmi.
Komunikasi publik harus bergerak dari sekadar information delivery menuju public engagement.
Masyarakat bukan hanya ingin diberi tahu. Mereka ingin didengar.
Ketika masyarakat menyampaikan keluhan melalui media sosial, pemerintah harus mampu merespons. Ketika masyarakat memberikan kritik, pemerintah tidak seharusnya selalu menganggapnya sebagai ancaman.
Kritik adalah bagian dari demokrasi.
Pemerintah yang komunikatif bukan pemerintah yang selalu mendapatkan pujian, tetapi pemerintah yang mampu menjelaskan kebijakan, menerima kritik, dan memperbaiki kesalahan.
Etika menjadi persoalan utama
Di tengah perubahan tersebut, kita sering berbicara tentang regulasi. Negara memang membutuhkan regulasi untuk menjaga ruang digital agar tidak menjadi ruang tanpa hukum.
Namun, regulasi saja tidak cukup.
Ada sesuatu yang lebih mendasar: etika.
Politisi harus memiliki etika dalam menyampaikan pesan. Media harus memiliki etika dalam melakukan verifikasi. Influencer harus memiliki tanggung jawab terhadap pengikutnya. Platform digital harus bertanggung jawab terhadap dampak sistem algoritmanya.
Dan masyarakat juga mempunyai tanggung jawab.
Tidak semua informasi harus dibagikan.
Tidak semua perbedaan harus dibalas dengan kemarahan.
Tidak semua lawan politik adalah musuh.
Di sinilah self-regulation menjadi penting. Kemampuan masyarakat mengendalikan perilaku digitalnya sendiri merupakan salah satu benteng penting bagi demokrasi.
Jangan sampai demokrasi menjadi sekadar kompetisi viral
Kita tidak perlu takut terhadap teknologi.
Yang perlu kita takutkan adalah ketika teknologi digunakan tanpa etika.
Media digital dapat memperluas partisipasi politik, mempercepat komunikasi pemerintah dengan masyarakat, membuka ruang bagi kelompok yang sebelumnya tidak terdengar, dan memperkuat transparansi.
Tetapi media digital juga dapat mempercepat penyebaran kebohongan, memperdalam polarisasi, memanipulasi emosi, dan menciptakan politik yang hanya mengejar perhatian.
Karena itu, persoalan komunikasi politik digital sesungguhnya bukan apakah teknologi akan menentukan masa depan politik.
Teknologi memang akan terus berkembang.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: nilai apa yang akan kita bawa ke dalam teknologi tersebut?
Jika nilai yang dibawa adalah kejujuran, tanggung jawab, keterbukaan, toleransi, dan kepentingan publik, media digital dapat menjadi kekuatan demokrasi.
Sebaliknya, jika yang dibawa adalah kebohongan, kebencian, manipulasi dan kepentingan sempit, teknologi hanya akan memperbesar kerusakan.
Politik pada akhirnya bukan hanya tentang memenangkan pemilu. Politik adalah tentang bagaimana sebuah masyarakat menentukan masa depannya.
Karena itu, layar telepon pintar yang kini menjadi arena politik harus kita perlakukan bukan hanya sebagai pasar perhatian, tetapi sebagai ruang publik.
Di ruang publik itulah demokrasi seharusnya tumbuh: melalui perbedaan pendapat, argumentasi, penghormatan terhadap fakta, dan kesediaan untuk mendengar.
Jangan sampai demokrasi kita kalah oleh algoritma, dan jangan sampai kualitas politik kita ditentukan oleh siapa yang paling viral.
Erman Anom
Profesor Dr.
Alfa University College Malaysia.##
About the Author
