Mabestvnews, Jakarta : Pengunduran diri Nanik S. Deyang dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi perhatian berbagai kalangan. Momentum tersebut dinilai perlu dijadikan bahan evaluasi menyeluruh untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan secara optimal.
Menanggapi hal tersebut, pengamat kebijakan publik Dr. Iswadi, M.Pd. menyampaikan bahwa setiap pergantian kepemimpinan dalam sebuah lembaga negara merupakan bagian dari dinamika organisasi yang wajar. Namun, yang terpenting adalah bagaimana pemerintah mampu memastikan keberlanjutan program program strategis tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Setiap keputusan pengunduran diri pejabat publik tentu memiliki latar belakang yang perlu dihormati. Namun, yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa transisi kepemimpinan berlangsung dengan baik sehingga tidak mengganggu jalannya program-program yang sedang dilaksanakan, ujar Dr. Iswadi.
Menurutnya, Badan Gizi Nasional memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung agenda pembangunan sumber daya manusia Indonesia, khususnya melalui berbagai program peningkatan gizi masyarakat. Oleh karena itu, stabilitas kelembagaan harus menjadi prioritas agar target-target yang telah ditetapkan pemerintah dapat tercapai.
Dr. Iswadi menilai bahwa pergantian pimpinan hendaknya dijadikan kesempatan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap tata kelola organisasi. Evaluasi tersebut tidak hanya menyangkut aspek kepemimpinan, tetapi juga sistem koordinasi antarlembaga, efektivitas birokrasi, mekanisme pengambilan keputusan, hingga penguatan sumber daya manusia di lingkungan BGN.
Evaluasi harus dilakukan secara objektif dan konstruktif. Tujuannya bukan untuk mencari kesalahan individu, melainkan untuk menemukan berbagai aspek yang masih perlu diperbaiki sehingga lembaga menjadi semakin kuat dan profesional, jelasnya.
Ia menambahkan bahwa program program strategis pemerintah membutuhkan dukungan kelembagaan yang solid, tata kelola yang transparan, serta koordinasi yang efektif dengan kementerian, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, setiap kebijakan yang telah dirancang dapat diimplementasikan secara optimal di lapangan.
Lebih lanjut, Dr. Iswadi mengingatkan bahwa kesinambungan program harus menjadi perhatian utama. Pergantian pejabat tidak boleh menghambat pelaksanaan berbagai program yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Masyarakat tentu berharap seluruh program tetap berjalan sesuai rencana. Karena itu, proses transisi kepemimpinan perlu dilakukan secara cepat, profesional, dan tetap mengedepankan kepentingan publik, katanya.
Menurut Dr. Iswadi, pemerintah memiliki kesempatan untuk memilih figur yang tidak hanya memiliki kapasitas manajerial yang baik, tetapi juga mampu membangun komunikasi yang efektif, memperkuat sinergi lintas sektor, serta mempercepat pencapaian target-target pembangunan nasional di bidang gizi.
Ia menilai bahwa tantangan di sektor gizi masih cukup besar, mulai dari penurunan angka stunting, peningkatan kualitas konsumsi masyarakat, hingga pemerataan akses terhadap layanan gizi di seluruh wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, dibutuhkan kepemimpinan yang adaptif, inovatif, dan mampu bekerja secara kolaboratif.
Pemimpin yang akan datang diharapkan mampu memperkuat koordinasi, membangun budaya kerja yang profesional, serta memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, ungkapnya.
Dr. Iswadi juga mengajak seluruh jajaran BGN untuk tetap menjaga profesionalisme dan fokus menjalankan tugas masing masing selama masa transisi kepemimpinan. Menurutnya, keberhasilan sebuah lembaga tidak hanya ditentukan oleh seorang pimpinan, tetapi juga oleh komitmen seluruh aparatur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Selain itu, ia menilai bahwa komunikasi publik yang terbuka selama proses transisi juga menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Transparansi dalam menyampaikan perkembangan organisasi akan membantu menciptakan stabilitas serta menghindari munculnya berbagai spekulasi yang tidak produktif.
Kepercayaan publik merupakan modal penting bagi setiap lembaga negara. Karena itu, keterbukaan informasi dan komunikasi yang baik harus terus dijaga agar masyarakat tetap memperoleh kepastian mengenai keberlanjutan berbagai program pemerintah,ujarnya.
Di akhir keterangannya, Dr. Iswadi berharap pemerintah dapat menjadikan dinamika yang terjadi di BGN sebagai momentum memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan. Ia optimistis, dengan evaluasi yang komprehensif serta kepemimpinan yang kuat, Badan Gizi Nasional akan semakin mampu menjalankan mandatnya dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Setiap perubahan seharusnya menjadi peluang untuk melakukan perbaikan. Yang paling penting adalah memastikan seluruh kebijakan dan program tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat serta mendukung visi besar Indonesia menuju sumber daya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing, tutup Dr. Iswadi.##
About the Author
