Mabestvnews, Jakarta: Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan oleh kelompok nelayan dan mahasiswa dalam demonstrasi yang berlangsung belakangan ini, Dr. Iswadi selaku akademisi dan pengamat kebijakan publik memberikan pernyataan resmi yang menekankan pentingnya dialog konstruktif, keseimbangan kebijakan, serta pendekatan berbasis data dalam menyikapi berbagai tuntutan tersebut.
Dr. Iswadi menyampaikan bahwa seluruh aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat merupakan bagian penting dari proses demokrasi yang sehat. Menurutnya, baik nelayan maupun mahasiswa memiliki peran strategis dalam mengawasi, mengoreksi, sekaligus mendorong perbaikan kebijakan negara. Namun demikian, ia juga menegaskan bahwa setiap tuntutan publik perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yaitu kepentingan nasional, keberlanjutan sumber daya, serta stabilitas ekonomi jangka panjang.
Dalam penjelasannya, Dr. Iswadi menyoroti bahwa isu yang dihadapi nelayan seperti keterbatasan akses bahan bakar bersubsidi, fluktuasi harga hasil tangkapan, persaingan dengan kapal besar, hingga keterbatasan infrastruktur pelabuhan perikanan, merupakan persoalan nyata yang sudah berlangsung lama dan bersifat struktural. Ia menilai bahwa akar masalah tersebut tidak hanya terletak pada kebijakan teknis, tetapi juga pada tata kelola sektor perikanan yang masih belum sepenuhnya efisien dan adil.
Namun, ia menekankan bahwa penyelesaian masalah tersebut tidak dapat hanya dilakukan melalui pendekatan jangka pendek seperti peningkatan subsidi semata. Menurutnya, kebijakan perikanan nasional harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan ekosistem laut yang saat ini semakin terancam oleh praktik penangkapan ikan berlebihan (overfishing), pencemaran laut, serta kerusakan habitat pesisir.
Jika kita hanya berfokus pada peningkatan produksi tanpa memperhatikan daya dukung laut, maka dalam jangka panjang justru nelayan yang akan menjadi pihak paling dirugikan, ujar Dr. Iswadi dalam keterangannya.
Ia menambahkan bahwa pendekatan yang lebih tepat adalah memperkuat sistem ekonomi nelayan melalui pengembangan koperasi modern yang dikelola secara transparan dan profesional, peningkatan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan, serta penguatan sistem distribusi hasil laut agar nelayan memperoleh harga jual yang lebih adil tanpa terlalu bergantung pada tengkulak. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya digitalisasi rantai pasok perikanan agar transaksi lebih efisien dan dapat dipantau secara terbuka.
Dr. Iswadi juga menyoroti perlunya pengawasan wilayah tangkap secara ketat untuk melindungi nelayan kecil dari persaingan yang tidak seimbang dengan kapal-kapal industri berskala besar. Ia menyebut bahwa penegakan hukum di laut harus diperkuat melalui koordinasi lintas lembaga, termasuk peningkatan kapasitas pengawasan berbasis teknologi seperti sistem satelit dan pelacakan kapal.
Terkait aspirasi mahasiswa, Dr. Iswadi memberikan apresiasi terhadap semangat kritis generasi muda yang terus mengawal kebijakan publik. Ia menyebut mahasiswa sebagai motor moral bangsa yang memiliki peran penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintah sekaligus memastikan arah pembangunan tetap berada pada jalur yang benar.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa kritik yang disampaikan harus disertai dengan analisis yang komprehensif serta tawaran solusi yang realistis. Menurutnya, dalam sistem kebijakan publik, idealisme harus berjalan berdampingan dengan realitas yang dihadapi negara.
Negara tidak hanya bekerja berdasarkan harapan, tetapi juga berdasarkan keterbatasan anggaran, prioritas pembangunan, serta stabilitas sosial,jelasnya.
Dr. Iswadi menegaskan bahwa banyak kebijakan pemerintah yang tidak dapat langsung memenuhi tuntutan ideal karena adanya proses panjang dalam perumusan kebijakan, evaluasi dampak, serta pertimbangan lintas sektor. Ia mencontohkan bahwa setiap perubahan subsidi atau regulasi ekonomi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor lain seperti energi, transportasi, hingga inflasi nasional.
Oleh karena itu, ia mendorong mahasiswa untuk tidak hanya berperan sebagai pengkritik, tetapi juga sebagai mitra intelektual dalam proses penyusunan kebijakan melalui kajian akademik, riset lapangan, serta forum dialog yang berkelanjutan. Ia menilai bahwa kolaborasi antara kampus dan pemerintah dapat memperkaya kualitas kebijakan publik yang dihasilkan.
Lebih lanjut, Dr. Iswadi menekankan bahwa pendekatan konfrontatif dalam menyampaikan aspirasi justru berpotensi menghambat penyelesaian masalah secara produktif. Ia mengajak seluruh pihak untuk membangun ruang dialog yang sehat antara pemerintah, akademisi, mahasiswa, serta kelompok masyarakat seperti nelayan.
Menurutnya, kebijakan publik yang efektif hanya dapat tercapai apabila semua pihak bersedia duduk bersama, memahami perspektif masing-masing, dan mencari titik temu yang paling menguntungkan bagi kepentingan bersama.
Bangsa ini tidak akan maju jika kita terus terjebak dalam polarisasi. Kita harus bergerak dari budaya tuntutan menuju budaya solusi, tegasnya.
Dalam konteks yang lebih luas, Dr. Iswadi juga menyinggung pentingnya penguatan literasi kebijakan di kalangan masyarakat. Ia menilai bahwa pemahaman publik terhadap proses kebijakan masih relatif rendah, sehingga sering terjadi kesalahpahaman dalam menilai keputusan pemerintah. Edukasi publik menurutnya menjadi kunci agar masyarakat dapat memberikan masukan yang lebih konstruktif.
Di akhir pernyataannya, Dr. Iswadi menegaskan bahwa tujuan utama pembangunan nasional adalah menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut hanya dapat dicapai melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, nelayan, dan mahasiswa.
Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk meninggalkan narasi saling menyalahkan dan mulai membangun kerja sama yang lebih produktif dan berbasis data.
Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita mengelola perbedaan tersebut menjadi kekuatan untuk membangun bangsa, tutupnya.##
About the Author
