Mabestvnews, BIREUEN – Ratusan masyarakat korban banjir dan tanah longsor dari sejumlah desa di Kabupaten Bireuen yang tergabung dalam Koalisi Gerakan Sipil Bireuen, kembali menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Aceh, Senin (4/5/2026).
Pantauan wartawan, ratusan pendemo yang memenuhi halaman depan kantor Bupati Bireuen, membawa berbagai spanduk dan banner dengan bertuliskan berbagai kritikan dan menuntut hak-hak mereka.
Diantaranya, para pendemo mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaudit dana korban banjir di Kabupaten Bireuen. Mereka juga meminta KPK untuk segera turun ke Bireuen, untuk memeriksa Bupati Bireuen yang diduga terlibat dalam berbagai proyek.
Di antaranya, Bupati Bireuen diduga terlibat dalam berbagai proyek tanggap darurat pascabencana yang menggunakan uang negara dan disinyalir untuk memperkaya dirinya dan keluarganya. Sehingga dinilai lalai dalam menangani korban bencana.
Dikatakan mereka, dalam musibah bencana ini Bupati Bireuen diduga meraup banyak keuntungan dari proyek-proyek tanggap darurat yang diduga dikerjakan oleh perusahaannya dan perusahaan orang-orang dekatnya. Seperti proyek tanggap darurat jembatan bailey dan Jalan Teupin Reudeup-Awe Geutah dan berbagai proyek lainnya.
“Bupati Bireuen diduga lebih mengutamakan proyek untuk memperkaya diri dan keluarganya, daripada memikirkan nasib kami masyarakat korban bencana,” ujar beberapa pendemo saat ditemui wartawan.
Selain itu, dugaan korupsi dari berbagai proyek lainnya yang diduga melibatkan pimpinan daerah tersebut juga harus segera diungkap. Seperti proyek perbaikan jalan nasional yang bersumber dari dana APBN yang disebut-sebut dikerjakan oleh perusahaan miliknya dan orang dekatnya.
Bupati yang seharusnya tidak main proyek, malah dia yang diduga melobi berbagai proyek, baik yang bersumber dari APBN dan APBA (APBD Provinsi). Seperti proyek pembangunan kampung nelayan di Kecamatan Kuala yang bersumber dari APBN disebut-sebut diduga dikerjakan oleh bupati dan orang terdekatnya.
“Kalau proyek-proyek yang dananya bersumber APBK (APBD Kabupaten Bireuen), malah diduga bupati sendiri yang mengatur bersama kunco-kunconya (orang terdekatnya-red) malah diduga semua dia yang kerjakan,” sebut salah seorang warga yang ikut unjuk rasa.
Para pendemo juga mendesak pemerintah daerah agar segera memenuhi hak-hak korban bencana yang hingga kini dinilai masih terabaikan. Baik itu hunian sementara (Huntara), dana tunggu hunian (DTH), dana jatah hidup (Jadup), hunian tetap (Huntap) maupun bantuan lainnya.
Kekecewaan warga semakin memuncak lantaran mereka merasa tidak dipedulikan oleh pemimpin daerah. Pasalnya, disaat para korban bencana datang untuk menyuarakan penderitaannya, Bupati Bireuen justru diduga melarikan diri keluar daerah. (*)
About the Author
