Mabestv.Newsz.id, Surabaya – MAKI Jatim menyoroti tajam kinerja DPRD Jawa Timur, khususnya Panitia Khusus (Pansus) BUMD yang dinilai belum menunjukkan hasil kerja maksimal meski telah menyerap anggaran cukup besar dari APBD Pemprov Jatim.
Ketua MAKI Jatim, Heru Satryo, mengungkapkan bahwa sejak terbentuk pada Oktober 2025 dan diawali rapat paripurna pada 3 November 2025, kinerja Pansus BUMD mulai menjadi perhatian serius pihaknya.
“Catatan awal ketika diam-diam tim Litbang mengikuti kunjungan Pansus BUMD DPRD Jatim ke Yogyakarta dan Batu Malang menjadi pintu masuk yang menarik untuk kami dalami,” ujar Heru.
Menurutnya, anggaran yang digunakan Pansus BUMD tidaklah sedikit dan terkesan menghambur-hamburkan APBD. Ia menyoroti sejumlah kegiatan studi banding lintas provinsi seperti ke Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, hingga Yogyakarta yang dinilai belum membuahkan hasil konkret dan terukur.
MAKI Jatim juga mempertanyakan efektivitas rapat Pansus yang digelar di salah satu hotel ternama di Kota Batu, Malang, selama beberapa hari. Kegiatan tersebut diduga hanya menjadi formalitas belaka tanpa hasil evaluasi yang jelas terhadap kondisi BUMD Jatim.
Keberadaan Pansus BUMD yang diketuai Dr. Agung, dengan Wakil Ketua Nasih serta didukung 24 anggota, menurut Heru, jangan sampai hanya menjadi kamuflase untuk melegalkan laporan pertanggungjawaban anggaran tanpa kejelasan output profesional dan terukur.
“Salah satu parameter MAKI Jatim, tolong dicatat dengan besar dan benar, adalah adanya laporan valid berbasis fakta dari masyarakat yang sengaja tidak dibahas serta tidak menjadi bahan evaluasi oleh Pansus BUMD Jatim,” tegas Heru.
Ia menilai pembentukan Pansus BUMD sejatinya merupakan instrumen penting untuk pembenahan dan evaluasi kinerja BUMD Jawa Timur yang saat ini dinilai dalam kondisi kurang sehat dan menunjukkan tren penurunan kualitas kinerja positif.
Heru bahkan menyampaikan pesimismenya terhadap arah kerja Pansus. Ia menegaskan, apabila rekomendasi akhir hanya bermuara pada pembentukan biro khusus untuk menangani BUMD Jatim, maka hal tersebut dinilai tidak sebanding dengan besarnya anggaran operasional yang telah digunakan.
“Kalau kemudian hanya mengarah pada pembentukan biro khusus BUMD, saya mewakili masyarakat juga bisa mengeluarkan saran itu, tidak perlu Pansus. Tolong diingat, anggaran yang sudah dikeluarkan harus selaras dan seimbang dengan kualitas hasil akhir rekomendasi. Catat itu, dan MAKI Jatim secara kelembagaan menunggu hasilnya,” tandasnya.
Lebih lanjut, Heru menegaskan bahwa kunjungan studi banding ke Yogyakarta serta rapat di Batu Malang telah menjadi catatan awal temuan MAKI Jatim. Data tersebut, kata dia, akan menjadi pintu masuk untuk mengungkap dugaan kejanggalan yang ada di dalamnya.
“Catat itu. Ini menjadi data awal dugaan pengungkapan hal-hal yang diduga nyeleneh di dalamnya,” pungkasnya.(Imam/edy)
About the Author
