Mabestvnews, JAKARTA : Pengamat kebijakan publik yang juga Ketua Umum Solidaritas Pemersatu Bangsa Indonesia (SPBI), Dr. Iswadi, M.Pd., menyampaikan analisis kritis terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang genap pada 20 Oktober 2026. Menurutnya, momentum dua tahun pemerintahan merupakan waktu yang tepat untuk mengevaluasi arah kebijakan nasional, mengukur efektivitas program pemerintah, serta memastikan bahwa setiap keputusan politik benar benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dr. Iswadi menegaskan bahwa evaluasi pemerintahan tidak seharusnya hanya berorientasi pada angka pertumbuhan ekonomi, besarnya anggaran negara, atau banyaknya program yang diluncurkan. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperluas kesempatan kerja, memperkuat kualitas pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan, dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Dua tahun pemerintahan harus menjadi momentum untuk melakukan introspeksi secara terbuka dan objektif. Pemerintah patut diapresiasi apabila berhasil menjalankan program yang bermanfaat, tetapi pada saat yang sama harus bersedia menerima kritik apabila masih terdapat kebijakan yang belum mencapai tujuan,ujar Dr. Iswadi dalam pandangannya mengenai evaluasi pemerintahan nasional.
Mengukur Keberhasilan dari Dampaknya bagi Rakyat
Menurut Dr. Iswadi, pemerintahan Prabowo memiliki tanggung jawab besar untuk menerjemahkan visi pembangunan nasional menjadi hasil nyata yang dirasakan masyarakat. Harapan publik terhadap pemerintahan baru sangat tinggi, terutama dalam mengatasi persoalan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Ia menilai bahwa berbagai program pemerintah perlu dievaluasi berdasarkan indikator yang terukur. Program yang memiliki tujuan baik harus disertai perencanaan yang matang, pelaksanaan yang efektif, pengawasan yang ketat, serta evaluasi berkala. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui kebijakan mana yang berhasil, mana yang perlu diperbaiki, dan mana yang harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam pandangannya, keberhasilan pembangunan tidak cukup dinilai dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan. Pemerintah harus mampu menunjukkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat, termasuk meningkatnya daya beli, terbukanya lapangan kerja yang layak, terjangkaunya kebutuhan pokok, serta membaiknya akses masyarakat terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan.
Dr. Iswadi juga mengingatkan bahwa kebijakan pembangunan perlu memperhatikan kondisi masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja informal, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta masyarakat di daerah yang belum menikmati akses pembangunan secara merata.
Program Prioritas Harus Tepat Sasaran
Dr. Iswadi berpandangan bahwa program prioritas pemerintahan Prabowo harus dilaksanakan dengan prinsip efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Program yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat memerlukan pengawasan serius agar anggaran negara tidak hanya terserap, tetapi benar benar menghasilkan manfaat.
Dalam pelaksanaan program berskala nasional, pemerintah perlu memastikan ketepatan data penerima manfaat, kualitas pelayanan, serta mekanisme pengaduan masyarakat. Apabila ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan, perbaikan harus segera dilakukan tanpa harus menunggu persoalan berkembang menjadi polemik nasional.
Ia menekankan bahwa anggaran negara merupakan amanah rakyat yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Karena itu, setiap program pemerintah perlu memiliki indikator keberhasilan yang jelas, target yang realistis, dan laporan evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Jangan sampai keberhasilan hanya terlihat dalam laporan administratif, sementara masyarakat belum merasakan perubahan yang berarti. Ukuran utama pembangunan adalah manfaat yang diterima rakyat, tegasnya.
Menurutnya, pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ambisi pembangunan dan kemampuan fiskal negara. Setiap kebijakan harus mempertimbangkan keberlanjutan anggaran, kebutuhan pelayanan publik, serta dampaknya terhadap perekonomian masyarakat dalam jangka panjang.
Pendidikan dan Kualitas Sumber Daya Manusia
Sebagai akademisi yang berkecimpung dalam bidang pendidikan, Dr. Iswadi menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai salah satu tolok ukur penting keberhasilan pemerintahan Prabowo.
Menurutnya, Indonesia tidak akan mampu mencapai cita cita Indonesia Emas 2045 apabila pembangunan hanya berfokus pada infrastruktur fisik dan pertumbuhan ekonomi, tanpa diimbangi peningkatan mutu pendidikan, kompetensi tenaga pendidik, penguatan karakter, dan pemerataan akses belajar.
Pemerintah perlu memastikan bahwa anak anak Indonesia memperoleh kesempatan pendidikan yang berkualitas tanpa terhambat kondisi ekonomi keluarga maupun tempat tinggal. Persoalan kesejahteraan guru, kualitas pembelajaran, kesenjangan fasilitas sekolah, serta kemampuan literasi dan numerasi peserta didik juga harus menjadi perhatian berkelanjutan.
Dr. Iswadi menilai bahwa kebijakan pendidikan harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata sekolah dan peserta didik. Perubahan kebijakan hendaknya tidak sekadar mengganti pendekatan administratif, melainkan menghasilkan pembelajaran yang lebih bermakna, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan mempersiapkan generasi muda menghadapi perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan.
Ia juga mendorong pemerintah memperkuat hubungan antara pendidikan, dunia kerja, penelitian, dan kebutuhan pembangunan nasional. Investasi pendidikan, menurutnya, merupakan investasi jangka panjang yang menentukan daya saing bangsa.
Ekonomi Rakyat dan Pemerataan Pembangunan
Dalam bidang ekonomi, Dr. Iswadi menilai bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan manfaat pembangunan. Pertumbuhan yang tidak dirasakan secara luas berpotensi meninggalkan sebagian kelompok masyarakat di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi nasional.
Karena itu, pemerintah perlu memperkuat UMKM, memperluas kesempatan kerja, mendorong industri yang menyerap tenaga kerja, serta meningkatkan akses pembiayaan dan pendampingan usaha. Kebijakan ekonomi juga harus memperhatikan stabilitas harga kebutuhan pokok agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
Menurutnya, keberpihakan terhadap ekonomi rakyat bukan berarti mengabaikan investasi besar, melainkan memastikan bahwa investasi mampu menciptakan nilai tambah, membuka pekerjaan, memperkuat industri dalam negeri, dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.
Pemerataan pembangunan antardaerah juga perlu menjadi perhatian. Masyarakat di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan akses ekonomi harus mendapatkan perhatian sesuai kebutuhan serta kondisi daerah masing masing.
Pemberantasan Korupsi dan Reformasi Birokrasi
Dr. Iswadi menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat ditentukan oleh integritas penyelenggara negara. Program pembangunan yang baik dapat kehilangan legitimasi apabila pelaksanaannya tidak transparan atau disertai penyalahgunaan kewenangan.
Oleh sebab itu, pemberantasan korupsi, penguatan pengawasan internal, penegakan hukum yang adil, dan reformasi birokrasi harus menjadi agenda yang dijalankan secara konsisten.
Ia mendorong agar pengawasan terhadap penggunaan anggaran dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Pengadaan barang dan jasa, penyaluran bantuan, serta proyek pembangunan perlu dikelola secara terbuka sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Selain itu, pejabat publik harus menunjukkan keteladanan melalui perilaku sederhana, integritas, dan kesediaan mempertanggungjawabkan keputusan. Menurutnya, pemerintahan yang kuat bukanlah pemerintahan yang bebas dari kritik, melainkan pemerintahan yang mampu memperbaiki diri ketika menemukan kekurangan.
Kritik sebagai Pengingat, Bukan Ancaman
Dalam kehidupan demokrasi, Dr. Iswadi menilai bahwa kritik masyarakat, akademisi, pers, dan organisasi sipil merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan. Kritik yang disampaikan berdasarkan fakta dan argumentasi harus dipandang sebagai masukan untuk memperbaiki kebijakan publik.
Ia berharap pemerintah membuka ruang dialog yang sehat dengan berbagai elemen masyarakat. Sebaliknya, kritik juga harus disampaikan secara bertanggung jawab, mengedepankan data, serta menawarkan solusi yang konstruktif.
Menurutnya, hubungan antara pemerintah dan masyarakat tidak boleh berhenti pada komunikasi politik, tetapi harus dibangun melalui kepercayaan, keterbukaan informasi, dan kesediaan mendengarkan aspirasi rakyat.
Harapan untuk Tiga Tahun Berikutnya
Memasuki tahun ketiga pemerintahan, Dr. Iswadi berharap Presiden Prabowo Subianto memperkuat konsolidasi kebijakan dan memastikan seluruh jajaran kabinet bekerja dengan orientasi hasil. Program yang terbukti efektif perlu dilanjutkan, sedangkan kebijakan yang belum mencapai sasaran harus diperbaiki melalui evaluasi yang transparan.
Ia juga mendorong pemerintah menyusun laporan capaian dua tahun yang mudah diakses masyarakat, dilengkapi indikator kinerja, realisasi program, kendala pelaksanaan, dan langkah perbaikan. Dengan cara tersebut, publik dapat menilai kinerja pemerintahan secara lebih objektif.
Presiden dan seluruh jajaran pemerintah harus menjadikan kepentingan rakyat sebagai orientasi utama. Keberhasilan tidak hanya diukur dari apa yang direncanakan atau dijanjikan, tetapi dari apa yang benar benar diwujudkan dan dirasakan masyarakat, ungkap Dr. Iswadi.
Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap pembangunan nasional harus berjalan bersama sikap kritis dan tanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Bagi Dr. Iswadi, kecintaan kepada bangsa tidak berarti menutup mata terhadap kekurangan, melainkan berani menyampaikan masukan demi perbaikan.
Menutup pandangannya, Dr. Iswadi berharap tiga tahun berikutnya menjadi periode percepatan perbaikan kualitas pelayanan publik, pemerataan kesejahteraan, penguatan pendidikan, penciptaan lapangan kerja, dan penegakan hukum yang berkeadilan.
Dua tahun pemerintahan Prabowo, menurutnya, harus menjadi pijakan untuk bekerja lebih baik, bukan sekadar momentum merayakan pencapaian. Pada akhirnya, keberhasilan pemerintahan akan ditentukan oleh kemampuannya menjawab kebutuhan rakyat, menjaga amanah konstitusi, dan mewujudkan pembangunan yang adil, berkelanjutan, serta bermartabat bagi seluruh bangsa Indonesia.##
About the Author
