Mabestvnews, Jakarta : Akademisi dan Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Iswadi, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap wacana yang berkembang terkait pengelolaan cadangan gas raksasa Andaman yang ditemukan di perairan Aceh. Menurutnya, pemerintah pusat harus memastikan bahwa gas tersebut didaratkan dan diolah di Aceh agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat serta tidak mengulangi kesalahan sejarah yang membuat Aceh hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri.
Penemuan cadangan gas Andaman merupakan salah satu temuan energi terbesar di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Potensi ekonomi yang terkandung di dalamnya diperkirakan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat ketahanan energi Indonesia. Namun, manfaat tersebut harus dirasakan secara adil oleh daerah penghasil, khususnya Aceh.
Selama ini Aceh telah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan nasional melalui sumber daya alam yang dimilikinya. Namun kenyataannya, masyarakat Aceh masih merasakan ketimpangan dalam menikmati hasil kekayaan tersebut. Jangan sampai sejarah itu kembali terulang pada proyek gas Andaman, tegas Dr. Iswadi.
Menurutnya, pendaratan gas di Aceh bukan semata-mata persoalan teknis atau bisnis, melainkan menyangkut keadilan ekonomi, pembangunan daerah, dan keberlanjutan perdamaian yang telah dibangun dengan susah payah selama lebih dari dua dekade terakhir.
Dr. Iswadi menjelaskan bahwa jika gas Andaman didaratkan dan diolah di Aceh, maka manfaat yang diperoleh tidak hanya berupa pendapatan daerah, tetapi juga terbukanya peluang investasi besar-besaran di sektor hilir. Kehadiran fasilitas pengolahan gas akan mendorong lahirnya industri petrokimia, pupuk, pembangkit listrik, serta berbagai sektor pendukung lainnya yang dapat menyerap ribuan tenaga kerja lokal.
Nilai tambah terbesar dari sumber daya alam bukan pada saat diekspor sebagai bahan mentah, melainkan ketika diolah menjadi produk bernilai tinggi. Karena itu, Aceh harus menjadi pusat pengolahan dan pengembangan industri berbasis gas Andaman, ujarnya.
Lebih lanjut, Dr. Iswadi menilai bahwa Aceh memiliki modal yang cukup kuat untuk menjadi pusat industri energi nasional. Infrastruktur yang pernah berkembang di kawasan Arun dan pengalaman panjang masyarakat Aceh dalam sektor energi merupakan aset strategis yang tidak boleh diabaikan oleh pemerintah.
Ia juga mengingatkan bahwa aspek sosial dan politik harus menjadi pertimbangan penting dalam setiap keputusan terkait pengelolaan gas Andaman. Menurutnya, masyarakat Aceh memiliki harapan besar agar kekayaan alam yang ditemukan di wilayah mereka dapat memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan rakyat.
Ketika masyarakat melihat kekayaan alamnya kembali dibawa keluar tanpa memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan daerah, maka kekecewaan publik akan tumbuh. Negara harus belajar dari sejarah dan tidak mengabaikan aspirasi rakyat Aceh, katanya.
Karena itu, Dr. Iswadi secara khusus meminta Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk turun tangan langsung dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan gas Andaman. Menurutnya, Presiden perlu memastikan bahwa seluruh proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mengedepankan prinsip keadilan, pemerataan pembangunan, dan kepentingan nasional jangka panjang.
Saya meminta Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan perhatian khusus terhadap persoalan ini. Aceh membutuhkan keberpihakan negara agar masyarakat merasakan manfaat nyata dari kekayaan alam yang dimiliki. Kehadiran Presiden sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga memberikan kesejahteraan bagi rakyat Aceh, ujarnya.
Dr. Iswadi juga mengingatkan bahwa perdamaian Aceh merupakan aset nasional yang harus dijaga bersama. Ia menegaskan bahwa pembangunan ekonomi yang adil merupakan salah satu fondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di daerah tersebut.
Jangan sampai muncul perasaan ketidakadilan yang berkepanjangan di tengah masyarakat. Negara harus hadir memberikan solusi yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Kita semua tentu tidak ingin muncul kembali bibit-bibit konflik atau lahirnya generasi baru yang merasa terpinggirkan akibat ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam, katanya.
Menurut Dr. Iswadi, pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, DPR RI, DPD RI, pelaku industri energi, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat perlu duduk bersama untuk merumuskan skema terbaik yang mampu memberikan manfaat optimal bagi daerah dan negara secara bersamaan.
Gas Andaman adalah peluang emas yang mungkin tidak datang dua kali. Jika dikelola dengan benar, proyek ini dapat menjadi simbol keberhasilan pembangunan yang berkeadilan. Namun jika salah dikelola, maka kita berisiko mengulangi kesalahan masa lalu yang menimbulkan kekecewaan berkepanjangan, jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Dr. Iswadi menegaskan bahwa pendaratan gas Andaman di Aceh bukan hanya tuntutan daerah, melainkan bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang lebih adil, maju, dan sejahtera.
Gas Andaman harus menjadi berkah bagi Aceh dan Indonesia. Jangan biarkan Aceh kembali menjadi penonton di rumahnya sendiri. Negara harus memastikan bahwa rakyat Aceh memperoleh manfaat yang layak dari kekayaan alam yang dianugerahkan Tuhan di wilayahnya, pungkas Dr. Iswadi.##
About the Author
