Mabestv.Newsz.id, Jakarta – Kepala Kantor Staf Presiden, Dudung Abdurachman, menerima keluhan masyarakat terkait dampak penghentian sementara operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah. Ia menyatakan dampak tersebut dirasakan langsung oleh penyelenggara, relawan, hingga pelaku usaha yang menggantungkan perekonomiannya pada program ini.
Keluhan tersebut disampaikan oleh sejumlah perwakilan Aliansi Masyarakat Cinta Indonesia saat bertemu Dudung di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (26/6/2026). Dalam pertemuan itu, terungkap tiga poin utama yang menjadi perhatian.
Pertama, dampak ekonomi bagi penyelenggara dan relawan. “Dengan ditutupnya dapur selama libur sekolah ini tentunya berdampak kepada penyelenggara, terutama relawan, karena memang sangat menggantungkan ekonominya dari program MBG itu sendiri,” ujar Dudung.
Kedua, penurunan permintaan bahan baku pangan yang memengaruhi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut aliansi tersebut, harga bahan pangan yang terlihat turun bukan disebabkan melimpahnya stok, melainkan berkurangnya daya serap pasar akibat dapur MBG yang tidak beroperasi.
“Yang kedua, dampak bagi UMKM. Disebutkan harga bahan pangan menjadi murah, padahal justru karena tidak ada pembelian dari dapur MBG selama liburan,” jelasnya.
Poin ketiga menyangkut moratorium pembangunan dan pengoperasian dapur MBG. Dari target 27.000 unit dapur, saat ini sudah terbangun sekitar 15.000 unit, namun belum semuanya beroperasi. Bahkan sekitar 1.200 unit di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) sudah memiliki kontrak kerja serta surat keputusan, bahkan sudah dijadikan jaminan pinjaman ke bank, namun belum ada realisasi kegiatan.
“Angka ini nilainya miliaran rupiah. Sangat disayangkan jika aset yang sudah dibangun tidak dimanfaatkan secara optimal,” tegas Dudung.
Ia menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan program strategis ini. Penghentian sementara yang diberlakukan bertujuan untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kualitas pelayanan secara menyeluruh.
“Kami memahami kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran. Masukan yang disampaikan akan menjadi bahan perbaikan kebijakan,” ujarnya.
Dudung berjanji akan segera menyampaikan aspirasi tersebut kepada pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Pihaknya akan terus mengawal agar kebijakan yang diambil tidak merugikan penyelenggara sekaligus tetap menjaga efektivitas dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
“Kami akan sampaikan secara langsung kepada BGN agar ditetapkan kebijakan lanjutan yang tidak merugikan pihak penyelenggara maupun relawan di lapangan,” pungkasnya.
(imm)
About the Author
