Mabestv.Newsz.id, Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, menyarankan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni untuk mundur dari jabatannya apabila tidak mampu mengatasi persoalan kehutanan di Indonesia.
Usman menilai persoalan kehutanan, khususnya terkait kerusakan hutan dan bencana yang melanda wilayah Sumatera, membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan Usman dalam rapat kerja bersama Menteri Kehutanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis.
Dalam rapat tersebut, Usman mendesak agar izin pelepasan kawasan hutan di Pulau Sumatera dihentikan secara menyeluruh. Ia juga meminta Menteri Kehutanan menjelaskan langkah konkret pemerintah dalam memulihkan kawasan hutan yang mengalami kerusakan.
“Pak Menteri, lihat tidak bencana Sumatera? Seharusnya semua izin dihentikan. Pak Menteri harus menjelaskan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menanam kembali pohon dan seperti apa proses pemulihan hutan, karena pohon dengan diameter dua meter membutuhkan waktu yang sangat lama untuk tumbuh kembali. Inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh melempar tanggung jawab kepada pejabat terdahulu,” ungkap Usman dalam rapat tersebut, seperti dikutip dari awak media.
Usman kemudian menyarankan Raja Juli Antoni mundur dari jabatannya apabila tidak sanggup menyelesaikan persoalan kehutanan di Indonesia.
“Kalau Pak Menteri punya hati nurani, apa yang disampaikan Wakil Ketua, Pak Ahmad Yohan, dan yang tadi Pak Menteri katakan melalui ayat, jangan sampai akhirnya kejadian itu benar-benar terjadi,” kata Usman.
“Sehingga, mohon izin teman-teman Komisi IV, saya berbicara keras karena saya sangat peduli. Saya menyarankan kepada Pak Menteri, kalau memang tidak mampu, mundur saja, Pak Menteri,” sambungnya.
Selain menyoroti persoalan kerusakan hutan, Usman juga menyinggung informasi mengenai penerbitan izin pelepasan kawasan hutan di wilayah Tapanuli Selatan. Ia meminta Kementerian Kehutanan lebih memprioritaskan pemulihan kawasan hutan yang gundul di sejumlah daerah di Sumatera.
“Kenapa saya katakan begitu? Saya ambil contoh di Tapanuli Selatan. Pada bulan Oktober, Pak Menteri mengeluarkan izin. Bupati sudah mengatakan bahwa dirinya bersyukur jika izin ditutup. Namun, pada 30 November, izinnya justru keluar. Sehingga, apa yang disampaikan Pak Menteri tidak sejalan dengan kenyataan,” kata Usman.
Ia menilai kebijakan yang tidak sejalan dengan pernyataan pemerintah dapat menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dalam penanganan persoalan kehutanan.
“Jadi, seolah-olah kita ini bisa diakali semua. Padahal, ini ruangan yang terhormat. Saya minta sekali lagi kepada Pak Menteri, tolong fokus pada tiga provinsi ini. Kapan hutan-hutan yang gundul itu bisa ditanami kembali agar dapat tumbuh dan pulih?” imbuhnya.
Usman berharap Kementerian Kehutanan segera mengambil langkah nyata untuk memulihkan kawasan hutan yang rusak, menghentikan kebijakan perizinan yang dinilai berpotensi memperparah kerusakan, serta memastikan upaya rehabilitasi hutan berjalan secara konsisten.
Relis Pewarta: HBL
About the Author
