Mabestv.Newsz.id, PANDEGLANG — Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pandeglang kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian tertuju pada dugaan persoalan higiene dan sanitasi dalam proses pengolahan makanan di salah satu dapur pelaksana, yaitu Satuan Pelayanan Pemeliharaan Gizi (SPPG) “Berkah Ibu”.
Berdasarkan temuan dan dokumentasi yang diperoleh di lapangan, terindikasi sejumlah proses pengolahan dan penyiapan makanan dilakukan oleh petugas dapur tanpa menggunakan perlengkapan pelindung diri, seperti masker dan sarung tangan.
Kondisi ini dinilai memerlukan perhatian serius, mengingat dapur MBG bukan sekadar tempat memasak biasa. Makanan yang diproduksi disalurkan kepada masyarakat dalam jumlah besar, sehingga aspek kebersihan, sanitasi, dan keamanan pangan harus menjadi prioritas yang tidak dapat diabaikan.
Sepdi, salah satu aktivis, menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dipandang sekadar sebagai kesalahan petugas dapur. Pertanyaan yang lebih mendasar justru tertuju kepada pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan dapur, khususnya ASLAP serta Kepala SPPG.
“Jika benar ditemukan praktik pengolahan makanan tanpa standar higiene yang seharusnya, pertanyaannya bukan hanya mengapa petugas tidak menggunakan perlengkapan pelindung. Yang lebih penting: siapa yang mengawasi, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah prosedur keamanan pangan benar-benar diterapkan di dapur tersebut? Terlebih, dalam dokumentasi terlihat ASLAP juga melakukan hal serupa — tidak memakai sarung tangan maupun masker saat ikut mengolah makanan,” ujarnya kepada media.
Para mahasiswa juga menilai perlu adanya transparansi terkait standar keamanan pangan yang diterapkan SPPG, termasuk status kelayakan higiene dan sanitasi serta mekanisme pengawasan internal yang dilakukan pengelola.
Hal ini penting karena makanan yang disalurkan dikonsumsi oleh banyak penerima manfaat. Kelalaian pada satu tahap pengolahan berpotensi menimbulkan risiko yang tidak hanya berdampak pada satu orang saja.
Oleh karena itu, para mahasiswa meminta ASLAP dan Kepala SPPG memberikan klarifikasi terbuka atas dugaan tersebut.
“Beberapa hal yang perlu dijawab antara lain: apakah terdapat SOP higiene bagi petugas penjamah makanan, bagaimana penerapannya di lapangan, siapa yang melakukan pengawasan harian, apakah petugas telah mengikuti pelatihan keamanan pangan, serta bagaimana pengelola memastikan makanan yang diproduksi aman sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat,” tanya Makdis, perwakilan aktivis mahasiswa.
Mereka juga mendorong Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang dan Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pemeriksaan terhadap SPPG “Berkah Ibu” menyusul temuan tersebut.
Menurut mereka, pelaksanaan MBG tidak boleh sekadar berfokus pada target jumlah porsi yang disalurkan. Program yang menggunakan sumber daya negara dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat harus dibarengi dengan jaminan keamanan pangan yang disiplin.
“Kami tidak sedang menghambat siapa yang memasak. Kami mempertanyakan siapa yang menjamin makanan yang dikonsumsi masyarakat benar-benar aman,” tegas Sepdi.
Para mahasiswa menegaskan bahwa kritik ini bukan bermaksud menghambat jalannya program MBG. Justru, pengawasan dilakukan agar program yang menggunakan anggaran negara dan diperuntukkan bagi rakyat dapat berjalan secara profesional, transparan, dan memenuhi standar yang berlaku.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian, mahasiswa meminta pihak berwenang melakukan pemeriksaan secara objektif dan terbuka, serta mengumumkan hasilnya kepada publik.
“Program MBG harus diawasi. Jangan sampai keberhasilan program hanya diukur dari seberapa banyak porsi yang dibagikan, sementara aspek keamanan dan kualitas makanan justru terabaikan,” pungkasnya.
(Imam)
About the Author
