
Mabestv.Newsz.id, CILEGON, – Proses pengisian jabatan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Kota Cilegon mendapat perhatian dari kalangan organisasi profesi wartawan.
Ketua Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Kota Cilegon, Ahmad Rosidin, menyampaikan dukungan terhadap Rina Fatwa Aulia untuk dapat mengemban amanah sebagai Kepala Diskominfo Kota Cilegon.
Menurut Ahmad Rosidin, sosok pemimpin Diskominfo ke depan tidak cukup hanya memiliki kemampuan administratif dan memahami birokrasi pemerintahan. Lebih dari itu, dibutuhkan figur yang mampu membangun komunikasi, merangkul seluruh organisasi media, serta menjalin hubungan kemitraan yang sehat dengan wartawan di Kota Cilegon.
Rina Fatwa Aulia yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Cilegon dinilai memiliki pengalaman di bidang komunikasi dan penyiaran.
Pengalamannya pernah bertugas sebagai Kasubbag Penyiaran Publik pada Bagian Kominfo, Kepala UPT Radio, Direktur Radio di lingkungan Dinas Kominfo, hingga Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL), menjadi salah satu aspek yang patut diperhitungkan.
“Menurut pandangan kami, Diskominfo membutuhkan pemimpin yang mampu merangkul semua kalangan media, tidak membeda-bedakan organisasi pers, serta terbuka terhadap komunikasi dan kritik dari wartawan. Kami melihat Rina Fatwa Aulia memiliki pengalaman yang relevan di bidang komunikasi dan penyiaran,” ungkap Ahmad Rosidin.
Diskominfo Harus Menjadi Jembatan Pemerintah dan Pers
Ahmad Rosidin menegaskan bahwa keberadaan Diskominfo memiliki posisi strategis dalam membangun komunikasi antara pemerintah daerah, media massa, dan masyarakat.
Menurutnya, media bukan sekadar mitra publikasi kegiatan pemerintah. Pers memiliki fungsi kontrol sosial, menyampaikan informasi kepada masyarakat, serta menjalankan tugas jurnalistik secara independen.
Oleh karena itu, Kepala Diskominfo harus mampu menciptakan ruang komunikasi yang terbuka, profesional, dan setara bagi seluruh insan pers.
“Jangan sampai ada sekat antara pemerintah dan wartawan. Diskominfo harus menjadi jembatan komunikasi, bukan justru menciptakan jarak. Siapa pun yang memimpin nantinya harus mampu menghormati kemerdekaan pers dan memberikan pelayanan informasi secara adil,” tegasnya.
Ia berharap kehadiran sosok yang memiliki pengalaman komunikasi dan kedekatan dengan insan pers dapat membawa suasana baru dalam tata kelola komunikasi publik Pemerintah Kota Cilegon.
Dukungan tersebut disampaikan sebagai pandangan Ketua IPJI Kota Cilegon terhadap figur yang dinilai memiliki pengalaman relevan. Namun, Ahmad Rosidin tetap menegaskan bahwa proses penentuan Kepala Diskominfo harus berjalan berdasarkan kompetensi, rekam jejak, profesionalitas, dan mekanisme manajemen talenta ASN yang berlaku.
“Harapan kami sederhana, Diskominfo ke depan harus lebih terbuka, komunikatif, responsif, dan mampu merangkul seluruh insan pers di Kota Cilegon. Pers bukan musuh pemerintah, tetapi mitra strategis sekaligus bagian dari kontrol demokrasi,” pungkasnya.
(Imam)





