Mabestvnews, Jakarta : Gelombang aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan nelayan di berbagai daerah dalam beberapa waktu terakhir menjadi sinyal kuat adanya ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah, khususnya di sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Menyikapi hal tersebut, pengamat kebijakan publik Dr. Iswadi menyerukan pentingnya langkah tegas dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap para menteri yang dinilai berkinerja rendah dan tidak mampu mengimbangi visi besar Presiden.
Dalam keterangannya kepada media, Dr. Iswadi menilai bahwa demonstrasi yang melibatkan mahasiswa dan nelayan bukan sekadar aksi spontan, melainkan refleksi dari akumulasi kekecewaan terhadap sejumlah kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Ia menegaskan bahwa kondisi ini tidak boleh diabaikan dan harus dijadikan momentum untuk melakukan pembenahan internal dalam tubuh kabinet.
Presiden harus melihat ini sebagai alarm serius. Ketika mahasiswa dan nelayan dua kelompok yang memiliki peran strategis dalam pembangunan turun ke jalan, itu artinya ada persoalan mendasar yang belum terselesaikan. Salah satu akar masalahnya adalah kinerja menteri yang belum optimal, ujar Dr. Iswadi.
Menurutnya, keberhasilan pemerintahan tidak hanya bergantung pada visi dan komitmen Presiden, tetapi juga pada kemampuan para pembantunya dalam menerjemahkan visi tersebut menjadi kebijakan yang konkret dan berdampak langsung. Ia menilai bahwa masih terdapat sejumlah menteri yang belum menunjukkan performa yang memadai, baik dari sisi inovasi kebijakan, respons terhadap aspirasi publik, maupun efektivitas implementasi program.
Dr. Iswadi menekankan bahwa evaluasi kinerja menteri harus dilakukan secara objektif, transparan, dan berbasis pada indikator yang jelas. Ia menyarankan agar Presiden tidak ragu untuk melakukan reshuffle kabinet apabila ditemukan menteri yang tidak mampu bekerja secara maksimal atau justru menjadi hambatan dalam pencapaian target pembangunan nasional.
Tidak boleh ada kompromi terhadap kinerja. Menteri yang tidak mampu mengikuti ritme kerja Presiden atau gagal memahami arah kebijakan harus dievaluasi. Jika perlu, diganti dengan sosok yang lebih kompeten dan memiliki sensitivitas tinggi terhadap kebutuhan rakyat, tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti pentingnya komunikasi publik yang efektif dari para menteri. Menurutnya, salah satu penyebab meningkatnya ketidakpuasan masyarakat adalah kurangnya transparansi dan komunikasi yang jelas terkait kebijakan pemerintah. Hal ini seringkali menimbulkan kesalahpahaman dan memperburuk persepsi publik terhadap pemerintah.
Di era keterbukaan informasi seperti sekarang, menteri tidak bisa bekerja secara tertutup. Mereka harus aktif menjelaskan kebijakan, mendengar masukan, dan merespons kritik dengan cepat dan tepat. Jika tidak, maka jarak antara pemerintah dan rakyat akan semakin lebar, tambahnya.
Aksi demonstrasi yang terjadi juga menjadi pengingat bahwa sektor kelautan dan perikanan masih menghadapi berbagai tantangan serius, mulai dari kebijakan yang tidak konsisten hingga perlindungan terhadap nelayan kecil yang dinilai belum maksimal. Di sisi lain, mahasiswa sebagai agen perubahan juga menuntut adanya reformasi kebijakan yang lebih progresif dan berpihak pada kepentingan jangka panjang bangsa.
Dr. Iswadi menilai bahwa kedua kelompok ini memiliki legitimasi moral yang kuat dalam menyuarakan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, pemerintah harus membuka ruang dialog yang konstruktif dan tidak bersikap defensif terhadap kritik yang disampaikan.
Pemerintah harus hadir sebagai solusi, bukan justru memperkeruh keadaan. Dengarkan aspirasi mereka, libatkan dalam proses pengambilan kebijakan, dan tunjukkan bahwa negara benar-benar berpihak pada rakyat, katanya.
Di akhir pernyataannya, Dr. Iswadi kembali menegaskan bahwa momentum ini harus dimanfaatkan oleh Presiden Prabowo untuk memperkuat soliditas kabinet dan memastikan bahwa seluruh jajaran pemerintah bekerja dalam satu visi yang sama. Ia optimistis bahwa dengan langkah evaluasi yang tepat, pemerintah dapat meningkatkan kinerja dan kembali mendapatkan kepercayaan publik.
Ini adalah kesempatan bagi Presiden untuk menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan berorientasi pada hasil. Evaluasi menteri bukan sekadar soal pergantian jabatan, tetapi bagian dari upaya memastikan bahwa pemerintahan berjalan efektif dan mampu menjawab harapan rakyat, pungkasnya.
Tentang Dr. Iswadi
Dr. Iswadi adalah pengamat kebijakan publik yang aktif memberikan analisis terkait isu isu pemerintahan, pembangunan, dan dinamika sosial politik di Indonesia.##
About the Author
