Mabestv.Newsz.id, SURABAYA – Sekretaris DPD PROJO Jawa Timur, Tomi Hartono Wibowo, angkat bicara menanggapi dinamika hukum dan politik nasional yang melibatkan Ketua Umum DPP PROJO, Budi Arie Setiadi, pasca-laporan kelompok relawan Gerakan Cinta Prabowo (GCP) ke Bareskrim Polri.
Menurut Tomi, persoalan ini perlu dilihat secara jernih dan proporsional agar tidak menjadi preseden buruk bagi kebebasan berpendapat sekaligus mengganggu stabilitas koalisi pemerintahan.
“Jika kita kaji dengan saksama, apa yang disampaikan Ketua Umum Budi Arie murni merupakan analisis dan pembacaan situasi ke depan berdasarkan pertimbangan dan naluri kebijaksanaan beliau, bukan tindakan makar atau perbuatan melawan hukum,” ujar Tomi Hartono Wibowo di Surabaya, Kamis (3/9/2026).
Tomi mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak dalam pembingkaian yang sempit maupun memanfaatkan situasi ini untuk memperpanjang kegaduhan politik yang tidak produktif. Di saat pemerintah sedang memfokuskan seluruh kekuatan untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat, gesekan hukum antar-sesama elemen pendukung pemerintahan justru berpotensi menguras energi publik yang seharusnya dipakai untuk bekerja membangun.
“Alih-alih sibuk meladeni polemik internal yang sebetulnya bisa diselesaikan lewat dialog dan silaturahmi kebangsaan, marilah kita mendinginkan suasana. Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang menunggangi situasi ini untuk mengadu domba, apalagi berupaya membenturkan narasi antara Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo,” tegasnya.
Lebih lanjut, Tomi menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, batasan antara kesalahan penyampaian pandangan politik dan tindak pidana harus diletakkan secara proporsional. Penggunaan instrumen hukum berat seperti tuduhan makar terhadap sebuah pernyataan di ruang publik tentu memerlukan pembuktian yang sangat ketat, lengkap, dan objektif.
“Seluruh jajaran dan elemen PROJO Jawa Timur tegak lurus mendukung dan mengawal penuh pemerintahan Prabowo-Gibran hingga tahun 2029. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh relawan dan masyarakat untuk tetap jernih berpikir, menghentikan lingkaran konflik internal, serta menyerahkan urusan penegakan hukum kepada aparat yang berwenang agar ditangani secara profesional dan objektif,” pungkas Tomi Hartono Wibowo.(Imam)
About the Author
