Mabestv.Newsz.id, SIDOARJO — Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo dalam memproses laporan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan menuai tanggapan serius dari kalangan praktisi hukum. Penanganan aduan yang kaku hanya berdasarkan urutan masuknya laporan dinilai berisiko menghambat upaya pencegahan kerusakan lingkungan, terutama untuk kasus‑kasus darurat.
Menanggapi persoalan tersebut, praktisi hukum asal Sidoarjo, Dr. (c) TNI AD (Purn.) Adv. Rikha Permatasari, S.H., M.H., angkat bicara. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum lingkungan tidak boleh terpaku pada antrean administrasi semata, melainkan harus mengutamakan skala prioritas berdasarkan tingkat urgensi serta besarnya dampak bahaya yang ada di lapangan.
“Pengaduan dugaan pencemaran lingkungan memiliki karakteristik yang berbeda dengan layanan administrasi biasa. Jika limbah yang dibuang mengandung bahan berbahaya atau berdampak langsung pada kesehatan warga dan ekosistem, penanganannya tidak bisa menunggu antrean nomor urut laporan,” tegas Rikha.
Menurutnya, prinsip kehati‑hatian (precautionary principle) dan asas pencegahan dini dalam Undang‑Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) mewajibkan instansi terkait untuk bergerak cepat. Keterlambatan verifikasi lapangan hanya karena mengikuti urutan laporan masuk dikhawatirkan dapat menghilangkan barang bukti pencemaran sekaligus memperluas kerugian bagi masyarakat sekitar.
Rikha mendorong DLHK Kabupaten Sidoarjo agar segera mengevaluasi sistem klasifikasi pengaduan masyarakat. Setiap laporan yang mengindikasikan terjadinya pencemaran aktif, pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), atau menimbulkan keresahan massal warga harus segera ditindaklanjuti melalui inspeksi mendadak (sidak), tanpa terhalang prosedur antrean reguler.
“Masyarakat melapor karena membutuhkan perlindungan negara atas hak lingkungan hidup yang baik dan sehat. Transparansi tindak lanjut dan kecepatan respons di lapangan adalah kunci utama kepercayaan publik terhadap kinerja pengawasan DLHK Sidoarjo,” pungkasnya.
(IMM/YULI)
