MabesTv.newsz.id | Gresik – Komitmen menjaga kondusivitas di Kabupaten Gresik terus digaungkan oleh berbagai elemen masyarakat. Salah satunya melalui sinergi yang dibangun antara Front Pembela Suara Rakyat (FPSR) dan Aliansi Alam Bersatu Jaya (ABJ) dalam menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional dan bertanggung jawab.
Komitmen tersebut mengemuka dalam agenda silaturahmi dan diskusi santai yang digelar di kawasan Menganti, Kabupaten Gresik, Kamis (2/7/2026). Pertemuan dihadiri Ketua FPSR Aris Gunawan bersama Presiden ABJ, Miftah Zaeni, beserta sejumlah anggota dan awak media.
Dalam kesempatan itu, Miftah Zaeni menegaskan bahwa organisasinya tidak terlibat dalam aksi unjuk rasa yang berujung ricuh di Kecamatan Wringinanom beberapa waktu lalu. Ia memastikan massa yang terlibat bukan merupakan bagian dari ABJ.
“Saya prihatin atas kejadian tersebut. Saya tegaskan bahwa peserta aksi yang membuat kericuhan di Wringinanom bukan anggota Aliansi Alam Bersatu Jaya yang saya pimpin,” tegas Miftah.
Ia mengatakan, seluruh anggota ABJ selalu diarahkan untuk menjalankan tugas sebagai kontrol sosial dengan mengedepankan etika, komunikasi yang baik, serta tetap menghormati aturan yang berlaku. Menurutnya, apabila ditemukan dugaan penyimpangan dalam pemerintahan, langkah yang harus ditempuh adalah melaporkan kepada instansi berwenang disertai data yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat.
Pernyataan tersebut mendapat dukungan dari Ketua FPSR Aris Gunawan. Menurutnya, kolaborasi antarlembaga kontrol sosial sangat penting agar tercipta hubungan yang harmonis dengan pemerintah maupun masyarakat.
“Saya mendukung apa yang disampaikan Pak Miftah. LSM dan media harus menjadi mitra yang mampu memberikan kritik dan masukan secara konstruktif, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang benar dan situasi daerah tetap aman,” ujar Aris.
Mantan aktivis 1998 itu juga mengingatkan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak setiap warga negara, namun harus dilakukan secara santun dan mengedepankan musyawarah.
“Kalau persoalan masih bisa diselesaikan melalui komunikasi dan duduk bersama, tentu itu lebih baik. Demonstrasi adalah hak, tetapi jangan sampai digunakan untuk kepentingan tertentu yang justru merugikan masyarakat,” katanya.
Melalui pertemuan tersebut, FPSR dan ABJ berharap seluruh organisasi kemasyarakatan, LSM, maupun media dapat terus menjaga profesionalisme dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Sinergi yang baik diharapkan mampu menciptakan iklim birokrasi yang transparan, tertib, serta tetap menjaga keamanan dan ketenteraman di wilayah Kabupaten Gresik.
(Ed)
About the Author
