Mabestv.Newsz.id, BANGKALAN — Ketua Forum Pemuda Bangkalan (FPB) M. Mukri mendorong semua pihak untuk menyelesaikan polemik pemberitaan yang melibatkan Hanif, yang mengaku sebagai wartawan BNewsNasional, melalui jalur klarifikasi. Ia menilai dialog terbuka lebih efektif daripada langsung menempuh jalur hukum.
Pernyataan itu disampaikan menyusul adanya ajakan klarifikasi dari pihak yang merasa dirugikan, namun Hanif disebut tidak menghadiri agenda tersebut. Ketidakhadiran itu kemudian memicu wacana rencana somasi.
Menurut M. Mukri, ruang klarifikasi adalah cara paling tepat untuk meluruskan informasi sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
“Seharusnya persoalan ini dapat diklarifikasi secara terbuka agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan tidak terjadi kesalahpahaman,” ujar M. Mukri di Bangkalan, Senin (31/08/2026).
Ia menambahkan, ketidakhadiran dalam forum klarifikasi justru berpotensi menimbulkan tanda tanya di masyarakat. Padahal, keterbukaan adalah kunci menjaga kepercayaan publik terhadap media.
M. Mukri juga menyoroti pentingnya transparansi dari pihak media terkait status dan kapasitas wartawan yang bertugas.
“Kami meminta agar Hanif maupun pihak redaksi BNewsNasional memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status dan kapasitas dalam melakukan kegiatan jurnalistik. Jika pemberitaan tidak didukung data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, maka wajar jika ada pihak yang keberatan,” jelasnya.
Namun ia mengingatkan, keberatan tersebut sebaiknya direspons dengan komunikasi, bukan dengan sikap tertutup. Terkait rencana somasi yang akan ditempuh pihak yang merasa dirugikan, M. Mukri menghormati hal tersebut sebagai hak hukum.
“Persoalan ini akan kami tempuh melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum. Kami meminta agar pihak yang bersangkutan memberikan klarifikasi dan mempertanggungjawabkan informasi yang telah disampaikan kepada publik,” tegas pihak yang meminta klarifikasi sebelumnya.
Menanggapi itu, M. Mukri berharap somasi bisa dihindari jika komunikasi sudah dibangun lebih dulu.”Somasi itu hak. Tapi alangkah baiknya kita selesaikan dulu dengan kepala dingin dan dialog. Bangkalan ini kecil. Jangan sampai persoalan media justru memecah persatuan dan merusak iklim demokrasi di daerah kita,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Ketua FPB mengajak media, narasumber, dan masyarakat untuk bersama menjaga iklim pers yang sehat dan beretika.
“Redaksi sudah menegaskan bahwa seluruh pihak memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan klarifikasi sesuai prinsip keberimbangan dan kode etik jurnalistik. Mari kita gunakan kesempatan itu. Jangan sampai perbedaan informasi membuat kita saling curiga,” pungkas M. Mukri.(I’m/Mk)
About the Author
