Mabestv.Newsz.id, PATI — Sidang perdana permohonan praperadilan yang diajukan H. Utomo bin Lanjimin di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Pati, Jumat (2/10/2026), berlangsung tanpa kehadiran pihak termohon dari Polresta Pati.
Perkara yang terdaftar dengan nomor 5/Pid.Pra/2026/PN Pati tersebut diajukan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum yang dilakukan penyidik terhadap H. Utomo, termasuk penetapan tersangka dan tindakan paksa yang dipersoalkan pihak pemohon.
Dalam persidangan, agenda semula dijadwalkan pembacaan permohonan praperadilan serta jawaban dari pihak termohon. Namun, penyidik Unit 1 Polresta Pati yang menjadi pihak termohon tidak hadir di ruang sidang.
Pihak termohon diketahui hanya menyampaikan surat kepada majelis hakim. Dalam surat tersebut, Polresta Pati meminta agar persidangan ditunda hingga Jumat, 9 Oktober 2026, dengan alasan perlu melakukan koordinasi dengan pimpinan di Polda Jawa Tengah.
Namun, permohonan penundaan tersebut tidak dikabulkan. Hakim tunggal yang memimpin persidangan menetapkan sidang tetap dilanjutkan dan agenda berikutnya dijadwalkan pada Kamis, 8 Oktober 2026, dengan agenda jawaban dari pihak termohon.
Keabsahan Penetapan Tersangka Dipersoalkan
Kuasa hukum H. Utomo, Izzudin Arsalan, S.H., M.H., dari Kantor Advokat/Pengacara Fatkhur Rohman, S.Ag., S.H., M.H., menyampaikan bahwa permohonan praperadilan diajukan karena pihaknya menemukan sejumlah hal yang dinilai perlu diuji melalui mekanisme praperadilan.
“Agenda hari ini seharusnya pembacaan permohonan praperadilan dan jawaban dari pihak termohon. Akan tetapi pihak termohon hari ini tidak datang. Terlepas termohon mau menggunakan haknya atau tidak, pada prinsipnya kami dari kuasa pemohon akan selalu menunggu dan menaati jadwal sidang yang sudah ada,” ujar Izzudin seusai persidangan.
Menurut Izzudin, pihaknya mempersoalkan sejumlah dasar hukum yang digunakan penyidik dalam menetapkan kliennya sebagai tersangka.
Ia mencontohkan penggunaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 sebagai salah satu dasar dalam surat penetapan tersangka. Menurutnya, terdapat persoalan mengenai penerapan putusan tersebut dalam perkara kliennya setelah adanya pengaturan dalam KUHP Nasional.
“Kenapa dalam penetapan tersangka terhadap klien kami, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih digunakan?” katanya.
Selain itu, pihak pemohon juga mempersoalkan penggunaan sejumlah ketentuan lain yang disebut dalam dokumen penetapan tersangka, termasuk Pasal 3 KUHP Nasional, Pasal 6, serta Pasal 163 ayat (3).
Pihak kuasa hukum menyatakan ketentuan-ketentuan tersebut akan menjadi bagian dari materi yang diuji dalam persidangan praperadilan.
SPDP Juga Dipersoalkan
Tidak hanya penetapan tersangka, pihak pemohon juga menyoroti Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
Menurut Izzudin, pihaknya menilai uraian mengenai dugaan tindak pidana dalam SPDP terhadap kliennya belum memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai peristiwa yang disangkakan.
“Di dalam SPDP klien kami, perkara yang disangkakan ini tidak jelas. Di mana dalam SPDP tidak diuraikan kronologi peristiwa dugaan tindak pidana tersebut, baik lokus maupun tempusnya juga tidak jelas,” ungkapnya.
Namun demikian, seluruh dalil tersebut masih merupakan argumentasi dari pihak pemohon dan akan diuji dalam proses persidangan. Pihak termohon memiliki kesempatan untuk menyampaikan jawaban serta bantahannya di hadapan majelis hakim.
Menunggu Jawaban Termohon
Terkait ketidakhadiran pihak termohon dalam sidang perdana, Izzudin menyatakan pihaknya tetap mengikuti proses persidangan sesuai jadwal yang telah ditetapkan hakim.
Sidang berikutnya dijadwalkan pada Kamis, 8 Oktober 2026, dengan agenda jawaban dari pihak termohon.
Setelah menerima jawaban tersebut, pihak pemohon menyatakan akan menyampaikan replik dan melanjutkan proses pembuktian.
“Setelah ada jawaban dari termohon yang jelas, kami akan mengajukan replik. Sebelum pada pokoknya nanti kita akan melakukan pembuktian untuk membuktikan bahwa dasar penetapan tersangka terhadap klien kami ini harusnya batal demi hukum,” tegas Izzudin.
Perkembangan perkara ini selanjutnya masih akan bergantung pada proses pemeriksaan di persidangan serta bukti-bukti yang diajukan masing-masing pihak.
Polresta Pati Belum Berikan Keterangan
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari Polresta Pati mengenai alasan lebih lanjut ketidakhadiran penyidik Unit 1 dalam sidang perdana tersebut maupun mengenai substansi permohonan praperadilan yang diajukan H. Utomo.
Praperadilan sendiri merupakan mekanisme hukum yang tersedia bagi pihak yang ingin menguji keabsahan tindakan tertentu dalam proses hukum pidana. Karena perkara masih berjalan, seluruh dalil dan tudingan para pihak tetap harus dibuktikan dalam persidangan.
Publik kini menantikan sidang lanjutan pada Kamis, 8 Oktober 2026, ketika pihak termohon dijadwalkan menyampaikan jawaban di hadapan majelis hakim.
Catatan: Perkara ini masih dalam proses persidangan. Status hukum dan dalil masing-masing pihak belum dapat disimpulkan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. (I’m/Bad86)
[2/10, 17.36] Imam Buchori Kabiro Kota Malang MabesNews.tv: *Bareskrim Polri Ungkap Dugaan Penyelundupan Ribuan Burung Tanpa Dokumen Karantina di Sidoarjo, Dua WNA Vietnam Jadi Tersangka*
Mabestv.Newsz.id, SIDOARJO – Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri mengungkap dugaan tindak pidana di bidang karantina terkait pemasukan 3.394 ekor burung asal luar negeri yang diduga tidak dilengkapi dokumen karantina sebagaimana dipersyaratkan.
Ribuan burung tersebut diamankan dari sebuah rumah yang digunakan sebagai tempat penyimpanan di Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
Pengungkapan dilakukan Satgas Penyelundupan Dittipidter Bareskrim Polri bersama tim gabungan lintas instansi yang melibatkan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda, serta Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim.
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, kepatuhan terhadap ketentuan karantina merupakan bagian penting dalam melindungi sumber daya alam hayati sekaligus mencegah potensi masuk dan tersebarnya hama maupun penyakit melalui media pembawa dari luar negeri.
“Setiap pemasukan hewan, ikan, tumbuhan maupun media pembawa lainnya dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi ketentuan karantina dan melalui mekanisme resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Kombes Pol Jules Abraham Abast.
Ia menambahkan, penegakan hukum di bidang karantina memerlukan sinergi lintas instansi, baik kepolisian, karantina, instansi konservasi sumber daya alam, imigrasi, bea dan cukai, maupun stakeholder terkait lainnya.
Sementara itu, Kasubdit 1 Dittipidter Bareskrim Polri Kombes Pol Setyo Kusheriatno menjelaskan, berdasarkan hasil penyidikan, ribuan burung tersebut diduga masuk ke wilayah Indonesia tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan hewan (health certificate) dari negara asal.
“Berdasarkan hasil penyidikan, satwa-satwa tersebut diangkut menggunakan dua unit truk dan tiba di tempat penyimpanan di Sidoarjo pada 28 September 2026 sekitar pukul 18.30 WIB,” terang Kombes Pol Setyo.
Dari total 3.394 ekor burung yang diamankan, terdapat tiga jenis burung non-endemik Indonesia.
Jenis pertama adalah Burung Hwamei/Chinese Hwamei (Garrulax canorus) sebanyak 444 ekor, terdiri atas 404 ekor dalam kondisi hidup dan 40 ekor mati.
Jenis kedua, Burung Jalak Hongkong/Black-collared Starling (Gracupica nigricollis) sebanyak 116 ekor, terdiri atas 107 ekor hidup dan sembilan ekor mati.
Sedangkan jenis ketiga, Burung Poksai Hongkong/Black-throated Laughingthrush (Pterorhinus chinensis) sebanyak 2.834 ekor, terdiri atas 2.722 ekor hidup dan 112 ekor mati.
Selain ribuan burung tersebut, penyidik turut mengamankan barang bukti berupa 50 boks pengiriman berbahan kayu dan 10 boks berbahan besi.
Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap 12 saksi dan gelar perkara, penyidik menetapkan dua warga negara asing (WNA) asal Vietnam berinisial LVT dan LN sebagai tersangka. Keduanya saat ini ditahan di Rumah Tahanan Polda Jawa Timur untuk kepentingan proses penyidikan.
“Berdasarkan hasil penyidikan sementara, kedua tersangka diduga berperan melakukan pengecekan pengiriman, menghitung jumlah burung yang hidup maupun mati saat tiba, serta melakukan perawatan terhadap satwa tersebut,” jelas Kombes Pol Setyo.
Dalam penyidikan juga diketahui bahwa LVT dan LN berangkat dari Ho Chi Minh, Vietnam, dan tiba di Jakarta pada 22 September 2026 menggunakan pesawat komersial. Keduanya kemudian menuju Sidoarjo sebelum kedatangan kendaraan yang mengangkut ribuan burung tersebut.
Atas perkara tersebut, penyidik menerapkan Pasal 33 ayat (1) juncto Pasal 86 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp10 miliar.
Dittipidter Bareskrim Polri memastikan penyidikan masih terus dikembangkan untuk mengungkap jaringan, jalur pemasukan, modus operandi, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut.
Polri juga mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk mematuhi seluruh ketentuan karantina dalam setiap pemasukan maupun pengeluaran hewan, ikan, tumbuhan, dan media pembawa lainnya guna melindungi kesehatan masyarakat serta kelestarian sumber daya alam hayati Indonesia. (Imam)
About the Author
