Batam, Mabestv.Newsz.id – Pernyataan Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Agung Tri Poerbowo, S.I.K., yang diduga menyebut media belum terdaftar di Dewan Pers sebagai “media bodrex”, menuai sorotan tajam dan memantik reaksi dari kalangan insan pers di Kota Batam. Pernyataan yang disampaikan di depan lobi Mapolresta Barelang tersebut dinilai perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka karena berpotensi merendahkan profesi wartawan.
Wakil Ketua LSM ELANG MAS DPW Kepulauan Riau, N. Zega, menegaskan bahwa pejabat publik, khususnya aparat penegak hukum, perlu berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di ruang publik. Menurutnya, profesionalitas sebuah perusahaan pers tidak semata-mata ditentukan oleh pendaftaran di Dewan Pers, melainkan juga legalitas perusahaan, kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik.
“Kalau memang ada media yang tidak profesional, silakan dikritisi berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku. Tetapi jangan serta-merta memberikan stigma media bodrex hanya karena belum terdaftar di Dewan Pers. Pernyataan pejabat publik harus memiliki dasar, bukan justru melahirkan pelabelan yang dapat merendahkan profesi wartawan,” tegas N. Zega, Jumat (20/11/2026).
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pers memegang fungsi kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, hubungan antara kepolisian dan media seharusnya dibangun atas dasar saling menghormati dan keterbukaan informasi.
“Pers bukan musuh kepolisian. Wartawan bukan pihak yang harus ditakuti ketika menjalankan fungsi kontrol sosial. Jika ada pemberitaan yang dianggap keliru, gunakan mekanisme hak jawab, klarifikasi, dan jalur yang diatur dalam Undang-Undang Pers. Jangan membangun komunikasi dengan melontarkan istilah yang justru memancing polemik,” tambahnya.
Polemik ini setidaknya memunculkan dua pertanyaan penting yang membutuhkan penjelasan resmi dari pihak Polresta Barelang: pertama, apa dasar dan konteks penggunaan istilah tersebut; kedua, apakah pernyataan itu merupakan pandangan pribadi atau sikap resmi institusi.
N. Zega berharap Kompol Agung Tri Poerbowo bersedia memberikan klarifikasi secara terbuka agar persoalan ini tidak berkembang menjadi kesalahpahaman yang memperlebar jarak antara kepolisian dan insan pers.
“Kami menghormati institusi Polri, tetapi penghormatan itu harus berjalan beriringan dengan sikap saling menghargai. Kritik terhadap media harus disampaikan secara profesional, begitu juga kritik media terhadap aparat harus berdasarkan fakta dan tetap mematuhi kode etik jurnalistik,” tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih membuka ruang konfirmasi dan klarifikasi dari pihak Polresta Barelang guna memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat. Ruang hak jawab dan hak koreksi juga tetap terbuka bagi pihak-pihak terkait.
(TIM REDAKSI)
