Mabestv.Newsz.id, LABUHANBATU, SUMATERA UTARA – Pelaksanaan eksekusi lahan seluas kurang lebih 6 hektare milik Manesser Sihombing yang berlokasi di Desa Sipare-Pare Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, pada Kamis (12/11/2026), menuai sorotan dan menimbulkan pertanyaan dari sejumlah pihak.
Pasalnya, muncul dugaan adanya ketidaksesuaian objek dan lokasi dalam putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menjadi dasar pelaksanaan eksekusi tersebut. Kondisi ini dikhawatirkan dapat merugikan pihak Manesser Sihombing selaku pemilik lahan.
Berdasarkan pantauan media di lapangan, proses eksekusi mendapat pengamanan dari personel Polres Labuhanbatu yang dipimpin Kabag Ops AKP Rasiidin, dengan kekuatan sekitar 100 personel. Pengamanan juga melibatkan personel Polsek Marbau yang dipimpin AKP Jhoni H.W. Purba.
Sementara itu, seorang tokoh masyarakat Desa Sipare-Pare Tengah berinisial SN, yang meminta identitas lengkapnya tidak dipublikasikan, menyampaikan keberatan terkait lokasi objek sengketa.
Menurut SN, terdapat dugaan kekeliruan dalam penentuan lokasi objek perkara. Ia menyebutkan bahwa objek lahan yang menjadi gugatan berada di Desa Pulo Bargot, sedangkan lahan milik Manesser Sihombing yang hendak dieksekusi secara administratif masuk wilayah Desa Sipare-Pare Tengah.
“Setahu kami, lahan seluas kurang lebih 6 hektare milik Manesser Sihombing itu masuk wilayah Desa Sipare-Pare Tengah, bukan Desa Pulo Bargot. Karena itu, kami mempertanyakan kesesuaian lokasi objek yang tercantum dalam putusan pengadilan dengan lokasi lahan yang akan dieksekusi,” ungkap SN.
Persoalan ini diharapkan mendapat perhatian serius dari pihak terkait, khususnya mengenai kejelasan identitas, batas-batas, serta kesesuaian objek sengketa dengan amar putusan pengadilan.
Hingga berita ini diturunkan, diperlukan klarifikasi dari pihak Pengadilan Negeri Rantauprapat maupun pihak penggugat dan tergugat guna memperoleh penjelasan yang utuh dan berimbang terkait persoalan tersebut.
Bersambung…
Supriadi NST.
