Mabestv.Newsz.id, SUBANG – Keluarga pemilik lahan pertanian di Desa Blanakan, Kabupaten Subang, mengirimkan surat terbuka sekaligus permohonan pengamanan kepada pihak berwenang setempat. Surat itu disampaikan menjelang rencana kegiatan penanaman padi di atas tanah yang telah bersertifikat Hak Milik (SHM) dan Akta Jual Beli (AJB) atas nama Ibu Surini, Siti Nurjanah, dan Abduloh.
Kegiatan penanaman direncanakan berlangsung pada Jumat, 20 November 2026, pukul 07.00 hingga 17.00 WIB di lokasi persawahan milik keluarga tersebut. Dalam suratnya, keluarga menyampaikan bahwa lahan itu merupakan satu-satunya sumber penghidupan mereka.
Menurut keterangan keluarga, sebelumnya upaya serupa sempat mendapat penghalangan dan tindakan intimidasi yang diduga dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai anggota Ormas Lembaga Masyarakat Peduli (LMP) Subang. Oleh karena itu, pihak keluarga meminta pengamanan agar kegiatan berlangsung aman dan damai.
Surat terbuka yang ditandatangani Rikha Permatasari itu ditujukan kepada Kapolsek Blanakan, Danramil Blanakan, Kepala Desa Blanakan, serta perangkat desa dan ketua RT/RW setempat. Penulis surat mengingatkan bahwa apabila ada pihak yang mempermasalahkan status tanah tersebut, hendaklah diselesaikan melalui jalur hukum, bukan dengan tindakan sepihak di lokasi.
Pihak pengirim surat mendasarkan permohonannya pada beberapa dasar hukum, antara lain Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang menjamin perlindungan diri, keluarga, harta benda, serta hak milik pribadi dari pengambilan secara sewenang-wenang. Juga merujuk pada Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menempatkan sertifikat sebagai alat bukti hak yang kuat, serta Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) huruf a UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri terkait tugas kepolisian dalam memelihara keamanan dan melindungi masyarakat.
“Kami berharap seluruh pihak menahan diri agar kegiatan di lapangan berlangsung aman dan tidak menimbulkan konflik. Apabila terdapat pihak yang mempermasalahkan hak atas tanah tersebut, kami berharap keberatannya disampaikan melalui mekanisme hukum, tanpa tindakan sepihak di lokasi,” bunyi salah satu bagian surat.
Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak LMP Subang maupun instansi terkait mengenai dugaan intimidasi tersebut. Redaksi masih membuka ruang tanggapan dari semua pihak yang terkait.(Imam)
