Mabestvnews, Jakarta : Gagasan penguatan tata kelola Sekolah Rakyat terus menjadi perhatian berbagai kalangan. Salah satu usulan yang mengemuka datang dari akademisi, Dr. Iswadi, M.Pd, yang menilai program Sekolah Rakyat akan lebih efektif apabila dikelola oleh sebuah badan khusus yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Menurut Dr. Iswadi, Sekolah Rakyat merupakan program strategis nasional yang memiliki cakupan jauh lebih luas dibandingkan program pendidikan pada umumnya. Kehadirannya tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga menjadi instrumen untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan, serta membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia secara berkelanjutan.
Program Sekolah Rakyat memiliki karakter lintas sektor. Oleh karena itu, diperlukan model tata kelola yang mampu mengintegrasikan berbagai kementerian dan lembaga agar pelaksanaannya berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran, ujar Dr. Iswadi.
Ia menjelaskan bahwa selama ini berbagai program nasional yang melibatkan banyak kementerian sering menghadapi tantangan berupa tumpang tindih kewenangan, panjangnya proses koordinasi, serta perbedaan prioritas antarinstansi. Kondisi tersebut berpotensi memperlambat implementasi program di lapangan.
Karena itu, menurutnya, pembentukan badan khusus yang berada langsung di bawah Presiden dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat koordinasi nasional. Dengan struktur tersebut, proses pengambilan keputusan diharapkan menjadi lebih cepat, koordinasi lebih terarah, serta pelaksanaan program dapat berlangsung secara terpadu.
Ketika sebuah program menjadi prioritas nasional, maka diperlukan mekanisme koordinasi yang juga bersifat nasional. Kehadiran badan khusus dapat mempermudah sinkronisasi kebijakan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi, katanya.
Dr. Iswadi menambahkan bahwa Sekolah Rakyat bukan hanya berbicara mengenai penyelenggaraan proses belajar mengajar. Program tersebut juga berkaitan dengan penyediaan asrama, layanan kesehatan peserta didik, pemenuhan gizi, pembinaan karakter, perlindungan sosial, hingga pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masa depan.
Dengan ruang lingkup yang demikian luas, menurutnya, keterlibatan banyak kementerian seperti bidang pendidikan, sosial, kesehatan, pekerjaan umum, kependudukan, serta pemerintah daerah menjadi sebuah keniscayaan. Oleh sebab itu, sistem koordinasi yang kuat menjadi faktor penting bagi keberhasilan program.
Selain mempercepat koordinasi, Dr. Iswadi juga menilai bahwa badan yang berada langsung di bawah Presiden dapat meningkatkan efektivitas pengawasan. Pelaksanaan program dapat dipantau secara lebih komprehensif melalui indikator kinerja yang terukur sehingga berbagai kendala di lapangan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan.
Kecepatan dalam mengambil keputusan menjadi sangat penting, terutama ketika program menyangkut kepentingan masyarakat yang membutuhkan pelayanan secara cepat dan berkelanjutan, ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan. Menurutnya, program yang dirancang untuk membangun kualitas sumber daya manusia membutuhkan waktu panjang dan konsistensi pelaksanaan. Karena itu, kelembagaan yang kuat dinilai mampu menjaga kesinambungan program sehingga tetap berjalan sesuai arah pembangunan nasional.
Dr. Iswadi berpandangan bahwa investasi terbesar sebuah bangsa adalah pembangunan manusia. Oleh sebab itu, setiap kebijakan pendidikan yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu harus mendapatkan dukungan tata kelola yang mampu menghasilkan dampak nyata.
Ia berharap Sekolah Rakyat dapat berkembang menjadi pusat pengembangan talenta bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera sehingga mereka memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas, meningkatkan kompetensi, serta memiliki daya saing di masa depan.
Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah sekolah yang dibangun atau jumlah peserta didik yang diterima, tetapi juga dari kualitas lulusan, peningkatan kesejahteraan keluarga, serta kontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan secara berkelanjutan.
Lebih lanjut, Dr. Iswadi menilai bahwa model kelembagaan yang kuat juga akan memudahkan penyusunan kebijakan berbasis data. Melalui sistem informasi yang terintegrasi, pemerintah dapat melakukan pemetaan kebutuhan daerah, mengidentifikasi kelompok sasaran secara lebih akurat, serta menyusun langkah langkah strategis berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Ia mengatakan bahwa pendekatan berbasis data akan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara sekaligus memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
Selain itu, keterlibatan pemerintah daerah juga tetap memiliki peran yang sangat penting. Menurut Dr. Iswadi, badan khusus di tingkat pusat bukan untuk menggantikan fungsi pemerintah daerah, melainkan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berlangsung lebih harmonis.
Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan merupakan kunci keberhasilan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat perlu bekerja bersama agar tujuan besar Sekolah Rakyat dapat tercapai, jelasnya.
Ia juga mendorong agar proses evaluasi program dilakukan secara berkala dengan melibatkan akademisi, praktisi pendidikan, serta berbagai unsur masyarakat. Evaluasi yang objektif dinilai penting untuk memastikan program terus mengalami penyempurnaan sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.
Menurut Dr. Iswadi, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadikan Sekolah Rakyat sebagai salah satu model pendidikan inklusif yang mampu menciptakan mobilitas sosial, memperluas kesempatan belajar, serta mempercepat pembangunan sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Di akhir keterangannya, Dr. Iswadi menegaskan bahwa usulan pembentukan badan khusus di bawah Presiden merupakan sebuah gagasan untuk memperkuat tata kelola program agar lebih efektif dan terintegrasi. Ia menilai bahwa setiap kebijakan tentu memerlukan kajian yang komprehensif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan berbagai aspek kelembagaan, pembiayaan, dan efektivitas pelaksanaan.
Yang paling utama adalah bagaimana Sekolah Rakyat mampu memberikan manfaat sebesar besarnya bagi masyarakat, membuka akses pendidikan yang lebih luas, serta menjadi bagian penting dalam upaya membangun generasi Indonesia yang berkualitas, berdaya saing, dan memiliki masa depan yang lebih baik, tutup Dr. Iswadi.##
About the Author
