Mabestv.Newsz.id, SURABAYA – Pelaksanaan Jalan Sehat dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) pada 16 Juni 2026 menuai sorotan tajam. Kegiatan yang dipusatkan di kawasan Masjid Al Akbar Surabaya tersebut dinilai berlangsung kisruh, amburadul, dan mencoreng citra Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Ribuan peserta yang berasal dari Surabaya maupun luar daerah telah memadati lokasi sejak pukul 04.00 WIB. Berdasarkan selebaran resmi yang dibagikan panitia, kupon undian jalan sehat disebut akan dibagikan di tengah rute perjalanan kepada seluruh peserta.
Peserta kemudian memulai jalan sehat dan dilepas langsung oleh Ibunda Gubernur Jawa Timur. Antusiasme masyarakat semakin tinggi karena panitia menjanjikan berbagai hadiah menarik, mulai dari paket umrah gratis, sepeda motor, sepeda motor listrik, sepeda gunung hingga puluhan hadiah doorprize lainnya.
Namun situasi berubah ketika proses pembagian kupon berlangsung. Banyak peserta mengaku tidak mendapatkan kupon meski telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Kondisi tersebut memicu kekecewaan dan kemarahan peserta karena kupon yang dibagikan dinilai tidak sebanding dengan jumlah peserta yang hadir.
Bahkan muncul dugaan bahwa kupon yang dibagikan hanya sebagian kecil dari total kupon yang telah disiapkan panitia. Ketidakjelasan mekanisme distribusi kupon membuat suasana semakin tidak kondusif.
Puncaknya, sejumlah peserta yang kecewa merangsek menuju area panggung utama. Mereka meluapkan protes dengan mengambil tempat pengumpulan kupon dan melemparkan kupon-kupon yang telah masuk ke dalam kotak undian. Situasi sempat berlangsung ricuh dan menjadi perhatian publik yang hadir di lokasi.
Kondisi tersebut memunculkan berbagai pertanyaan mengenai tata kelola pelaksanaan kegiatan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah alasan mengapa banyak peserta tidak memperoleh kupon sebagaimana yang telah dijanjikan dalam informasi resmi panitia.
Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru, menilai insiden tersebut merupakan bentuk ketidakprofesionalan panitia yang harus dipertanggungjawabkan.
“Ini sangat memalukan dan mencoreng wajah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kami mendesak agar Kabiro Kesra Jatim segera dicopot dan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh panitia pelaksana,” tegas Heru.
Menurutnya, Inspektorat Jawa Timur perlu segera turun tangan untuk melakukan kajian, evaluasi, serta telaah mendalam guna mengungkap penyebab utama terjadinya kekisruhan tersebut.
“Inspektorat harus segera melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Publik berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik tragedi memalukan ini,” ujarnya.
Heru juga menegaskan bahwa MAKI Jatim akan meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur terkait pelaksanaan kegiatan Jalan Sehat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah tersebut.
Selain itu, MAKI mendesak agar seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan diperiksa secara transparan, termasuk apabila ditemukan adanya oknum yang diduga melakukan penyimpangan dalam distribusi kupon.
“Semua harus diungkap secara terbuka. Jika ada oknum yang diduga sengaja bermain atau memanfaatkan situasi demi kepentingan tertentu, maka harus dibuka kepada publik secara transparan. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak boleh dikorbankan akibat buruknya tata kelola sebuah kegiatan,” pungkas Heru.(Imam/edy)
About the Author
