Mabestv.Newsz.id, SURABAYA – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur menegaskan bahwa laporan masyarakat harus menjadi salah satu instrumen utama dalam proses rotasi (rolling) pejabat Eselon II maupun pelaksanaan asesmen calon kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Menurut Ketua MAKI Jawa Timur, Heru Satriyo, kajian terhadap laporan masyarakat seharusnya menjadi narasi utama yang diperhatikan oleh Panitia Seleksi (Pansel) dalam menjaring calon kepala dinas maupun pejabat yang akan menempati posisi baru di lingkungan Pemprov Jatim.
“Laporan masyarakat saat ini bukan lagi sekadar frasa pasif, melainkan telah menjadi bagian penting dalam berbagai regulasi yang mengatur kebijakan publik. Oleh karena itu, laporan masyarakat sudah sepatutnya menjadi salah satu indikator penilaian dalam menentukan hasil akhir seleksi pejabat OPD,” ujar Heru.
Heru menilai kebijakan perputaran pejabat Eselon II tidak cukup hanya didasarkan pada kebutuhan organisasi atau keterbatasan jumlah pejabat yang tersedia. Menurutnya, rekam jejak positif maupun negatif seorang pejabat selama bertugas di OPD sebelumnya harus menjadi bahan pertimbangan yang serius.
“Saya perlu menekankan hal ini karena secara kelembagaan MAKI Jatim melihat bahwa dasar kebijakan yang hanya berbasis minimnya personel Eselon II tanpa melihat rekam jejak yang telah ditinggalkan oleh pejabat tersebut merupakan sebuah kekeliruan,” tegasnya.
Heru menjelaskan, selama hampir 16 tahun melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja OPD di lingkungan Pemprov Jawa Timur, MAKI telah menghimpun berbagai data dan dokumen terkait rekam jejak pejabat yang saat ini menduduki jabatan kepala dinas.
Menurutnya, sejumlah data tersebut memuat berbagai temuan terkait dugaan praktik yang mengarah pada perilaku koruptif ketika para pejabat tersebut masih menjabat sebagai kepala seksi, kepala bidang maupun sekretaris dinas sebelum akhirnya mendapatkan promosi menjadi pejabat Eselon II.
“Setelah hampir 16 tahun, bank data histori rekam jejak yang tersimpan dalam arsip MAKI Jatim akan mulai dibuka dan diungkap secara resmi. Data tersebut juga akan kami serahkan kepada Ketua Baperjakat dalam hal ini Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur,” ungkap Heru.
Ia mencontohkan, terdapat sejumlah pejabat yang dalam rekam jejaknya memiliki keterkaitan dengan berbagai kasus yang pernah menjadi perhatian publik. Bahkan menurutnya, beberapa di antaranya pernah disebut dalam fakta persidangan perkara korupsi maupun dikaitkan dengan dugaan praktik yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam proses pengadaan proyek pemerintah.
Meski demikian, Heru menegaskan bahwa seluruh data yang akan dipublikasikan telah melalui proses kajian, penelitian dan investigasi secara mendalam oleh tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim.
“Sudah saatnya masyarakat Jawa Timur mengetahui rekam jejak para kepala dinas yang saat ini menjabat maupun calon kepala dinas hasil asesmen mendatang. Ini merupakan bagian dari penguatan makna laporan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” katanya.
Heru menambahkan bahwa pihaknya akan menyerahkan seluruh dokumen tersebut kepada Baperjakat Jawa Timur. Selain itu, MAKI juga berencana mempublikasikan hasil kajian tersebut kepada masyarakat melalui berbagai kanal media sosial dan media daring.
“Apakah laporan masyarakat ini akan ditindaklanjuti atau tidak, itu bukan ranah kami. Namun sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik, data tersebut juga akan kami sampaikan kepada masyarakat Jawa Timur melalui berbagai platform media,” pungkasnya.
Sementara itu, Koordinator Bidang Hukum MAKI Jatim, Achmad Khusyairi, menyatakan pihaknya siap mengawal proses pengungkapan rekam jejak tersebut secara hukum.
Menurutnya, MAKI tidak keberatan apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan dan memilih menempuh jalur hukum atas publikasi yang akan dilakukan.
“Kami siap menghadapi laporan kepada aparat penegak hukum apabila ada pihak yang keberatan. Kami memastikan bahwa seluruh data rekam jejak yang akan dipublikasikan telah melalui proses validasi maksimal oleh tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim,” ujar Achmad.
Sebagai tindak lanjut, MAKINews.com yang merupakan media resmi MAKI Jatim akan menyiapkan rubrik khusus bertajuk Liputan Khusus Rekam Jejak Kepala OPD Jawa Timur untuk mempublikasikan hasil investigasi dan kajian yang telah dihimpun selama bertahun-tahun oleh organisasi tersebut.(imm/edy)
About the Author
