Mabestvnews, Jakarta : Polemik mengenai skema bagi hasil pengelolaan Blok Andaman yang belakangan menjadi perhatian publik mendapat sorotan dari akademisi dan pengamat kebijakan publik, Dr. Iswadi. Ia secara khusus meminta Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan langsung dalam menyelesaikan persoalan tersebut guna memastikan terwujudnya rasa keadilan bagi masyarakat Aceh sekaligus menjaga stabilitas dan perdamaian yang telah terbangun selama ini.
Menurut Dr. Iswadi, isu bagi hasil pengelolaan sumber daya alam di Aceh bukan hanya menyangkut persoalan ekonomi dan investasi, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek historis, sosial, dan politik yang memiliki sensitivitas tinggi di tengah masyarakat Aceh. Karena itu, pemerintah pusat perlu memberikan perhatian khusus agar polemik yang berkembang tidak menimbulkan kekecewaan yang berpotensi mengganggu harmonisasi hubungan antara daerah dan pemerintah pusat.
Presiden Prabowo perlu turun tangan secara langsung untuk memastikan bahwa persoalan bagi hasil Blok Andaman diselesaikan secara adil, transparan, dan mengedepankan kepentingan masyarakat Aceh. Jangan sampai muncul ketidakpuasan yang dapat membuka kembali luka lama yang pernah terjadi di daerah tersebut, ujar Dr. Iswadi.
Ia menegaskan bahwa Aceh memiliki sejarah panjang terkait tuntutan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut pengelolaan potensi migas di wilayah tersebut harus mempertimbangkan semangat perdamaian yang telah dibangun sejak penandatanganan perjanjian damai yang mengakhiri konflik berkepanjangan di Aceh.
Menurutnya, keberadaan Blok Andaman yang memiliki potensi cadangan minyak dan gas dalam jumlah besar merupakan peluang strategis bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Namun di sisi lain, potensi tersebut juga harus menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh melalui mekanisme pembagian manfaat yang berkeadilan.
Jangan sampai masyarakat Aceh merasa hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri. Mereka harus memperoleh manfaat yang proporsional dari kekayaan alam yang berada di wilayahnya. Prinsip keadilan harus menjadi dasar utama dalam menentukan skema bagi hasil, tegasnya.
Dr. Iswadi menilai Presiden Prabowo memiliki kapasitas dan kewenangan untuk menjembatani berbagai kepentingan yang muncul dalam polemik tersebut. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden dinilai dapat memastikan bahwa komunikasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, pelaku industri migas, serta berbagai elemen masyarakat berlangsung secara konstruktif dan menghasilkan solusi yang dapat diterima semua pihak.
Ia juga mendorong agar pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas dengan melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, ulama, dan organisasi masyarakat sipil di Aceh. Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus menghindari munculnya persepsi bahwa keputusan strategis terkait sumber daya alam diambil tanpa melibatkan aspirasi masyarakat daerah.
Dialog harus menjadi jalan utama. Semua pihak perlu duduk bersama untuk mencari titik temu terbaik. Dengan komunikasi yang baik, berbagai perbedaan pandangan dapat diselesaikan secara bijaksana dan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar, katanya.
Lebih lanjut, Dr. Iswadi mengingatkan bahwa pengalaman masa lalu harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, berbagai persoalan yang pernah terjadi di Aceh menunjukkan pentingnya pendekatan yang mengedepankan keadilan, penghormatan terhadap aspirasi daerah, serta distribusi manfaat pembangunan yang merata.
Ia menegaskan bahwa stabilitas dan perdamaian yang saat ini dinikmati masyarakat Aceh merupakan hasil perjuangan panjang yang harus dijaga bersama. Karena itu, segala bentuk kebijakan yang berpotensi menimbulkan ketegangan perlu dikelola secara hati-hati dan penuh pertimbangan.
Presiden Prabowo memiliki kesempatan untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keadilan dan memperkuat persatuan nasional. Penyelesaian polemik Blok Andaman secara bijaksana akan menjadi bukti bahwa pemerintah hadir untuk mendengar dan memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat Aceh, ujarnya.
Dr. Iswadi juga berharap agar hasil pengelolaan Blok Andaman nantinya dapat diarahkan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penciptaan lapangan kerja di Aceh. Dengan demikian, keberadaan proyek strategis tersebut benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di akhir keterangannya, Dr. Iswadi mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan semangat persatuan, dialog, dan kepentingan nasional dalam menyikapi polemik yang berkembang. Ia menekankan bahwa kekayaan alam Indonesia harus dikelola secara adil dan bertanggung jawab demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Kita tidak boleh mengulangi kesalahan masa lalu. Semua pihak harus menjaga perdamaian yang telah terbangun dengan baik. Saya berharap Presiden Prabowo memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini agar solusi yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan dan memperkuat persatuan bangsa, pungkas Dr.Iswadi.##
About the Author
