
Mabestvnews, JAKARTA: Ketua Umum Solidaritas Pemersatu Bangsa Indonesia (SPBI), Dr. Iswadi, M.Pd., mengecam segala bentuk perundungan (bullying) dan penyebaran informasi pribadi tanpa izin (doxing) yang menimpa anak dari Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Menurutnya, tindakan yang menyasar anak anak dalam ruang publik merupakan persoalan serius yang harus mendapatkan perhatian bersama, tanpa memandang latar belakang politik maupun jabatan orang tuanya.
Dr. Iswadi menegaskan bahwa anak merupakan individu yang memiliki hak atas perlindungan, rasa aman, privasi, serta tumbuh kembang yang sehat. Karena itu, anak tidak boleh dijadikan sasaran serangan, intimidasi, penghinaan, ataupun tekanan sosial akibat perbedaan pandangan politik yang melibatkan orang tuanya.
Jangan pernah menyeret anak anak ke dalam dinamika politik orang tuanya. Perbedaan pandangan politik merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi, tetapi menjadikan anak sebagai sasaran perundungan adalah persoalan yang berbeda. Anak harus dilindungi, bukan dijadikan objek serangan, tegas Dr. Iswadi.
Menurutnya, demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari kebebasan menyampaikan pendapat, tetapi juga dari kemampuan masyarakat menghormati hak dan martabat sesama manusia. Kebebasan berekspresi tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan untuk menghina, mengintimidasi, mempermalukan, ataupun menyebarkan informasi pribadi seseorang tanpa hak.
Perlindungan Anak Harus Menjadi Kepentingan Bersama
Dr. Iswadi menilai bahwa kasus perundungan terhadap anak tokoh publik harus menjadi momentum untuk mengingatkan seluruh elemen masyarakat bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama.
Anak anak, baik yang berasal dari keluarga masyarakat biasa maupun keluarga pejabat negara, mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan. Status sosial, kedudukan, dan jabatan orang tua tidak boleh menjadi alasan seseorang memperlakukan anak secara berbeda.
Ia menjelaskan bahwa anak tidak seharusnya menanggung konsekuensi sosial maupun psikologis dari aktivitas, keputusan, atau posisi politik orang tuanya. Mengkritik kebijakan pejabat publik merupakan bagian dari demokrasi, tetapi serangan terhadap anggota keluarga, terutama anak yang belum dewasa, tidak dapat disamakan dengan kritik politik.
Silakan memberikan kritik terhadap kebijakan, keputusan, maupun pernyataan seorang pejabat publik. Itu merupakan bagian dari demokrasi. Namun, jangan sampai kritik tersebut berubah menjadi tindakan yang menyasar anak dan keluarga. Ada batas etika, hukum, dan kemanusiaan yang harus kita hormati, ujarnya.
Doxing dan Perundungan Digital Tidak Boleh Dianggap Sepele
Lebih lanjut, Dr. Iswadi mengingatkan bahwa perkembangan teknologi digital telah memberikan ruang yang sangat luas bagi masyarakat untuk berkomunikasi dan menyampaikan pendapat. Namun, kemudahan tersebut juga harus diikuti dengan tanggung jawab.
Penyebaran informasi pribadi tanpa persetujuan, penghinaan melalui media sosial, penyebaran konten yang merendahkan martabat, serta tindakan mengajak orang lain untuk menyerang seseorang secara digital dapat menimbulkan dampak yang serius.
Menurutnya, jejak digital dapat bertahan dalam waktu panjang dan berpotensi memperluas dampak perundungan. Karena itu, masyarakat harus lebih berhati hati sebelum membagikan, mengomentari, ataupun menyebarkan suatu informasi yang berkaitan dengan anak.
Dr. Iswadi juga mengajak masyarakat untuk tidak ikut menyebarkan ulang konten yang memuat identitas pribadi, foto, informasi keluarga, maupun materi lain yang berpotensi memperbesar paparan terhadap anak yang menjadi sasaran perundungan.
Ia menekankan bahwa persoalan ini tidak boleh dijadikan bahan sensasi atau komoditas untuk mendapatkan perhatian di media sosial. Sebaliknya, semua pihak harus mengedepankan empati dan menghormati privasi anak.
Demokrasi Harus Berjalan Bersama Etika dan Kemanusiaan
Dalam pandangan Dr. Iswadi, kualitas demokrasi sebuah bangsa tidak hanya terlihat dari kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, tetapi juga dari kedewasaan dalam menyikapi perbedaan.
Perbedaan pilihan, kepentingan, dan pandangan politik merupakan realitas yang tidak dapat dihindari. Akan tetapi, perbedaan tersebut harus dikelola melalui dialog, argumentasi, dan mekanisme demokratis, bukan melalui intimidasi maupun serangan terhadap pihak pihak yang tidak berkaitan langsung dengan persoalan politik.
Ia mengingatkan bahwa anak anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga masa depan dan martabatnya. Oleh sebab itu, ruang digital seharusnya menjadi sarana edukasi, komunikasi, dan pertukaran gagasan, bukan tempat berkembangnya kebencian dan perundungan.
Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menjaga nilai nilai kemanusiaan, bahkan ketika sedang menghadapi perbedaan yang tajam. Kita boleh berbeda pilihan politik, tetapi jangan kehilangan rasa kemanusiaan. Jangan sampai kepentingan politik membuat kita melupakan hak anak untuk hidup aman dan tumbuh dengan baik, ungkapnya.
SPBI Mengajak Masyarakat Mengedepankan Empati
Sebagai Ketua Umum Solidaritas Pemersatu Bangsa Indonesia (SPBI), Dr. Iswadi mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh politik, organisasi kemasyarakatan, aktivis, pengguna media sosial, serta insan pers untuk bersama sama membangun budaya komunikasi publik yang sehat dan bertanggung jawab.
Ia juga mendorong agar setiap dugaan perundungan dan penyebaran informasi pribadi yang melanggar hukum ditangani melalui mekanisme yang tepat oleh pihak berwenang, dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan menjaga identitas serta privasinya.
Menurutnya, perlindungan anak bukan persoalan yang hanya menyangkut keluarga tertentu, melainkan tanggung jawab seluruh bangsa. Tidak boleh ada pembenaran terhadap perundungan hanya karena anak tersebut merupakan putra atau putri seorang pejabat, tokoh politik, maupun figur publik.
Dr. Iswadi menegaskan bahwa SPBI memandang perlindungan terhadap anak sebagai bagian penting dari pembangunan karakter bangsa. Masyarakat perlu memberikan teladan kepada generasi muda bahwa perbedaan dapat diselesaikan dengan pikiran jernih, sikap dewasa, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Jangan wariskan kebencian kepada generasi berikutnya. Wariskanlah nilai toleransi, saling menghormati, dan kepedulian terhadap sesama. Anak anak Indonesia berhak mendapatkan ruang tumbuh yang aman, damai, dan bermartabat, tanpa harus menjadi korban dari konflik maupun perbedaan politik orang dewasa, tutup Dr. Iswadi.
Solidaritas Pemersatu Bangsa Indonesia (SPBI) mengajak seluruh masyarakat menjadikan peristiwa ini sebagai refleksi bersama bahwa menjaga kehormatan anak berarti menjaga masa depan bangsa. Demokrasi harus tetap berjalan, kritik harus tetap hidup, tetapi nilai kemanusiaan dan perlindungan anak tidak boleh dikorbankan.##







