Mabestv.Newsz.id, BATAM — Polemik yang menyeret nama penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau (Kepri), Iptu Yanti Harefa, semakin menjadi sorotan publik. Di tengah bergulirnya laporan dan saling munculnya pernyataan dari sejumlah pihak, tuntutan akan transparansi penanganan perkara semakin menguat.
Ketua Ono Nias Indonesia (ONIN) DPW Kepri, N. Zega, secara tegas menyatakan akan mengawal perkembangan persoalan ini hingga fakta sebenarnya terungkap. Menurutnya, polemik yang berkaitan dengan dugaan kekerasan terhadap anak di lingkungan Djuwita Playgroup tidak boleh berkembang sekadar menjadi pertarungan opini tanpa kejelasan bukti.
N. Zega bahkan mendesak Polda Kepri agar memastikan seluruh rekaman kamera pengawas atau CCTV yang berkaitan dengan perkara tersebut diperiksa secara menyeluruh. Ia juga meminta agar hasil pemeriksaan rekaman dapat dijelaskan secara transparan kepada publik dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum serta perlindungan identitas dan privasi anak.
“Saya akan mengawal kasus ini. Saya tantang Polda Kepri untuk membuka fakta melalui pemeriksaan CCTV. Jangan sampai persoalan ini hanya menjadi perdebatan panjang tanpa kejelasan. Publik membutuhkan fakta, bukan sekadar saling melontarkan tuduhan,” tegas N. Zega.
Rekaman CCTV Kunci Keterangan Sebenarnya
Menurutnya, rekaman CCTV dapat menjadi salah satu petunjuk penting untuk menguji berbagai keterangan yang berkembang selama ini. Karena itu, penanganan perkara harus dilakukan secara profesional, objektif, independen, dan berdasarkan alat bukti yang sah.
Sorotan N. Zega juga mengarah pada dugaan intimidasi yang disebut-sebut terjadi dalam proses pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik.
Ia menegaskan, apabila terdapat rekaman CCTV selama proses pemeriksaan yang dapat memperlihatkan situasi sebenarnya, rekaman tersebut perlu diperiksa secara objektif untuk menguji kebenaran tuduhan intimidasi.
“Kalau memang ada tuduhan intimidasi, silakan buktikan. Sebaliknya, apabila rekaman CCTV menunjukkan tidak adanya tindakan sebagaimana yang dituduhkan, maka pernyataan tersebut harus diuji kebenarannya. Jangan sampai seseorang dituduh melakukan sesuatu tanpa dukungan bukti yang jelas,” ujarnya.
Jangan Geser Jadi Konflik Personal
N. Zega juga menyampaikan bahwa apabila nantinya ditemukan indikasi kuat adanya tuduhan yang tidak benar dan merugikan nama baik Iptu Yanti Harefa, pihaknya siap mendorong agar persoalan tersebut dikaji melalui jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, penilaian harus didasarkan pada fakta dan bukti, bukan asumsi sepihak.
Ia kemudian mengingatkan agar semua pihak tidak membiarkan persoalan ini bergeser menjadi konflik personal maupun saling serang. Fokus utama harus tetap pada pengungkapan peristiwa yang dipersoalkan, perlindungan terhadap anak, serta kepastian hukum bagi semua pihak.
“Jangan sampai substansi persoalan justru tenggelam karena masing-masing pihak sibuk membangun opini. Kalau ada pelanggaran, buktikan dan proses sesuai hukum. Kalau ada tuduhan yang tidak benar, harus ada mekanisme hukum untuk memulihkan nama baik pihak yang dirugikan,” pesannya.
Transparansi Tanpa Mengorbankan Kerahasiaan Penyidikan
Polemik ini menjadi penting karena menyangkut dua persoalan serius sekaligus: dugaan kekerasan terhadap anak dan dugaan tindakan tidak profesional dalam proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, Polda Kepri diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan perkara, termasuk langkah pemeriksaan terhadap bukti CCTV yang relevan.
Transparansi, tegasnya, bukan berarti membuka seluruh materi penyidikan kepada publik, melainkan memastikan proses penegakan hukum berjalan akuntabel, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa mengabaikan kerahasiaan penyidikan maupun hak-hak pihak terkait.
Hingga berita ini disusun, belum ada kesimpulan yang dapat ditarik mengenai benar atau tidaknya dugaan intimidasi maupun dugaan kekerasan yang menjadi pokok persoalan. Pihak redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Polda Kepri, pihak Djuwita Playgroup, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk menyampaikan keterangan dan bukti guna menjaga keseimbangan pemberitaan.
Sebab, dalam persoalan ini, yang harus berbicara paling keras bukanlah opini, melainkan fakta dan bukti yang diuji melalui proses hukum.
(IMM)
