Mabestvnews, JAKARTA : Dinamika politik nasional memasuki babak penting setelah sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari delapan fraksi secara resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rabu (11/11/2026). Usulan tersebut telah diserahkan kepada pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, untuk diproses melalui mekanisme kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan keterangan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, 120 anggota yang mendukung usulan tersebut berasal dari delapan fraksi, yakni PKS sebanyak 28 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, Demokrat 18 anggota, PDI Perjuangan 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, dan PAN satu anggota.
Pimpinan DPR menyatakan telah menerima usulan tersebut dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk melalui pembahasan Badan Musyawarah (Bamus) sebelum memasuki tahapan rapat paripurna.
Menanggapi perkembangan tersebut, Akademisi dan Pengamat Politik Universitas Esa Unggul yang juga Ketua Umum Solidaritas Pemersatu Bangsa Indonesia (SPBI), Dr. Iswadi, M.Pd., menilai pengajuan Hak Menyatakan Pendapat oleh 120 anggota DPR dari delapan fraksi merupakan perkembangan politik dan ketatanegaraan yang sangat serius. Menurutnya, persoalan tersebut telah bergerak dari ruang perdebatan publik menuju proses formal di lembaga legislatif.
Ia menegaskan bahwa masyarakat perlu memahami perbedaan antara pengajuan hak oleh sejumlah anggota DPR, persetujuan HMP sebagai keputusan kelembagaan DPR, proses pengujian di Mahkamah Konstitusi (MK), hingga kemungkinan pengambilan keputusan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Fakta bahwa 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat menunjukkan bahwa persoalan ini telah memasuki tahapan politik formal. Ini merupakan perkembangan penting dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Namun, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan bahwa pengajuan tersebut otomatis berujung pada pemberhentian Wakil Presiden. Seluruh proses harus berjalan berdasarkan konstitusi, ketentuan hukum, dan pembuktian yang objektif ujar Dr. Iswadi.
Delapan Fraksi, Dinamika Politik, dan Peta Kekuatan Baru di DPR
Menurut Dr. Iswadi, keterlibatan delapan fraksi dalam pengajuan HMP merupakan salah satu aspek paling menarik untuk dicermati. Dukungan tersebut memperlihatkan adanya dinamika politik lintas partai yang tidak sepenuhnya dapat dibaca melalui pembagian sederhana antara kekuatan pemerintah dan oposisi.
Keterlibatan sejumlah anggota dari partai partai yang berada dalam konfigurasi pemerintahan menunjukkan bahwa dinamika di parlemen memiliki ruang tersendiri. Sikap politik anggota DPR tidak selalu identik dengan garis komunikasi dan kepentingan koalisi pemerintahan.
Meskipun demikian, ia mengingatkan agar dukungan anggota DPR tidak serta merta ditafsirkan sebagai keputusan resmi seluruh partai politik yang bersangkutan.
Harus dibedakan antara sikap anggota DPR secara individual, sikap fraksi, dan keputusan resmi partai politik. Ketiganya memiliki dimensi politik dan kelembagaan yang berbeda. Karena itu, perkembangan sikap pimpinan fraksi dan pimpinan partai menjadi hal penting untuk diperhatikan dalam membaca arah politik selanjutnya,jelasnya.
Ia menambahkan, perkembangan ini sekaligus menjadi ujian bagi kedewasaan demokrasi Indonesia, khususnya dalam memastikan bahwa fungsi pengawasan parlemen dapat berjalan tanpa mengabaikan stabilitas pemerintahan.
120 Pengusul Telah Melampaui Ambang Minimal, tetapi Belum Menjadi Keputusan DPR
Dari perspektif hukum tata negara, Dr. Iswadi menjelaskan bahwa Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD beserta perubahannya.
Ketentuan Pasal 210 UU MD3 mengatur persyaratan pengajuan Hak Menyatakan Pendapat, termasuk dukungan sekurang-kurangnya 25 anggota DPR yang berasal lebih dari satu fraksi serta kelengkapan dokumen pendukung dan alasan pengajuan.
Dengan demikian, jumlah 120 anggota yang disebutkan dalam pengajuan tersebut telah melampaui ambang minimal jumlah pengusul.
Namun, Dr. Iswadi menegaskan bahwa terpenuhinya persyaratan jumlah pengusul tidak berarti HMP telah menjadi keputusan resmi DPR. Masih terdapat tahapan kelembagaan yang harus dilalui.
Berdasarkan Pasal 210 ayat (3) UU MD3, usulan tersebut baru dapat menjadi Hak Menyatakan Pendapat DPR apabila memperoleh persetujuan rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR dan disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota yang hadir.
Dengan jumlah keseluruhan 580 anggota DPR, persyaratan kehadiran sekurang-kurangnya dua pertiga berarti membutuhkan 387 anggota.
Jadi, publik harus memahami bahwa 120 anggota merupakan jumlah pengusul, bukan jumlah suara yang telah menyetujui HMP secara kelembagaan. Masih ada tahapan penting yang harus dilalui. Dukungan politik, kehadiran anggota dalam rapat paripurna, dan persetujuan sesuai ketentuan undang-undang akan menjadi faktor penentu, ungkapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa pembahasan dan penjadwalan melalui Badan Musyawarah merupakan bagian dari mekanisme kelembagaan DPR sebelum usulan tersebut dibawa ke rapat paripurna.
Dugaan Tidak Memenuhi Persyaratan Jabatan Harus Dibuktikan melalui Mekanisme Konstitusi
Lebih jauh, Dr. Iswadi menyoroti substansi pengajuan yang berkaitan dengan dugaan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden.
Menurutnya, persoalan mengenai persyaratan jabatan seorang pejabat negara merupakan persoalan serius yang harus ditempatkan dalam kerangka hukum dan pembuktian konstitusional. Tidak boleh ada penilaian yang hanya didasarkan pada persepsi, tekanan politik, ataupun opini yang berkembang di masyarakat.
Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Sementara itu, Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian melalui proses yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Apabila DPR telah mengambil keputusan sesuai persyaratan konstitusional, pendapat tersebut dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, diadili, dan diputus. MK wajib menyelesaikan pemeriksaan paling lama 90 hari setelah permohonan diterima.
Apabila MK membenarkan pendapat DPR, proses selanjutnya dapat diteruskan kepada MPR untuk mengambil keputusan sesuai mekanisme dan persyaratan yang ditentukan UUD 1945.
Prinsip negara hukum mengharuskan setiap dugaan dibuktikan melalui mekanisme yang sah. Tidak boleh seseorang dinyatakan bersalah hanya karena tekanan politik. Sebaliknya, persoalan hukum juga tidak boleh diabaikan karena pertimbangan kekuasaan. Konstitusi harus menjadi pedoman tertinggi bagi seluruh penyelenggara negara, tegasnya.
Tiga Skenario Perkembangan Politik Nasional
Berdasarkan perkembangan tersebut, Dr. Iswadi memetakan tiga kemungkinan skenario yang berpotensi memengaruhi dinamika politik nasional dalam waktu mendatang.
Pertama, penguatan proses kelembagaan di DPR.
Usulan 120 anggota DPR berpotensi memasuki pembahasan lebih lanjut melalui Bamus dan rapat paripurna. Pada tahap ini, sikap masing-masing fraksi, konsolidasi politik, serta dukungan anggota DPR lainnya akan menjadi faktor penting dalam menentukan kelanjutan proses.
Kedua, konsolidasi dan komunikasi politik antarkekuatan pemerintahan.
Perkembangan ini berpotensi mendorong komunikasi politik yang lebih intensif antara pimpinan partai, pimpinan fraksi, dan pemerintah. Konsolidasi diperlukan untuk menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus memastikan bahwa persoalan yang berkembang dapat diselesaikan secara terbuka, demokratis, dan bertanggung jawab.
Ketiga, berlanjutnya proses pengujian konstitusional.
Apabila seluruh persyaratan kelembagaan DPR terpenuhi dan pendapat DPR memperoleh persetujuan sesuai ketentuan konstitusi, proses dapat berlanjut ke Mahkamah Konstitusi dan selanjutnya MPR. Pada tahap tersebut, pembuktian hukum dan keputusan lembaga negara yang berwenang akan menjadi penentu arah penyelesaian.
Dr. Iswadi menegaskan bahwa ketiga skenario tersebut merupakan kemungkinan perkembangan politik, bukan kesimpulan mengenai hasil akhir. Seluruhnya sangat bergantung pada proses pengambilan keputusan di DPR, pembuktian hukum, serta mekanisme konstitusional yang berlaku.
Stabilitas Pemerintahan Harus Berjalan Seiring dengan Akuntabilitas Kekuasaan
Menutup keterangannya, Dr. Iswadi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyikapi perkembangan politik nasional secara dewasa, rasional, dan bertanggung jawab.
Menurutnya, stabilitas pemerintahan merupakan prasyarat penting bagi keberlanjutan pembangunan nasional. Namun, stabilitas tidak boleh dimaknai sebagai pembatasan terhadap fungsi pengawasan parlemen ataupun pengabaian terhadap prinsip akuntabilitas kekuasaan.
Sebaliknya, penggunaan hak konstitusional DPR juga harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, berdasarkan argumentasi hukum yang kuat, serta dengan mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara.
Demokrasi tidak boleh berhenti pada persoalan siapa yang memiliki kekuatan politik lebih besar. Demokrasi harus menjamin adanya pengawasan, transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum. Setiap pemegang kekuasaan harus tunduk pada konstitusi tanpa terkecuali,ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh berbagai narasi yang berpotensi memperuncing polarisasi politik. Semua pihak harus menghormati proses yang sedang berjalan dan memberikan ruang kepada lembaga negara untuk menjalankan kewenangannya secara konstitusional.
Bangsa ini membutuhkan kepemimpinan yang kuat, pemerintahan yang stabil, dan sistem hukum yang berwibawa. Namun, yang paling utama adalah memastikan bahwa seluruh kekuasaan dijalankan berdasarkan konstitusi. Tidak boleh ada kekuasaan yang berada di atas hukum dan tidak boleh ada proses politik yang mengabaikan kepentingan rakyat. Kepentingan bangsa dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus selalu berada di atas kepentingan politik kelompok maupun individu,pungkas Dr. Iswadi, M.Pd.##
