Mabestv.Newsz.id, BANGKALAN – Forum Pemuda Bangkalan Jawa Timur (FPB) menyatakan komitmennya untuk terus mengawal jalannya program pembangunan dan roda pemerintahan Kabupaten Bangkalan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kepentingan masyarakat serta upaya mendorong terciptanya pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Anggota FPB menilai, masih banyak persoalan dalam pelaksanaan program pemerintah daerah yang menjadi keluhan masyarakat. Sejumlah dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan maupun proyek pemerintah perlu mendapatkan perhatian serius dan penjelasan terbuka dari pihak terkait.
FPB mempertanyakan sejauh mana keterbukaan Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam memberikan informasi kepada publik. Sebab, transparansi merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, terlebih menyangkut penggunaan anggaran negara dan pelaksanaan proyek pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Selain itu, FPB juga menyoroti adanya dugaan keterlibatan oknum pejabat yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pengelolaan atau pelaksanaan proyek pemerintah. Hal tersebut perlu diklarifikasi dan ditelusuri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan konflik kepentingan maupun penyalahgunaan kewenangan.
“Bagaimana Bangkalan bisa maju apabila keterbukaan informasi kepada masyarakat masih menjadi persoalan? Pemerintah seharusnya hadir memberikan pelayanan dan penjelasan, bukan justru membuat masyarakat bertanya-tanya terhadap berbagai program yang dijalankan,” demikian sikap FPB.
FPB menegaskan bahwa masyarakat bukan sekadar objek pembangunan yang hanya menerima hasil kebijakan tanpa mengetahui prosesnya. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai program maupun penggunaan anggaran pemerintah.
FPB juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), pejabat pelaksana kegiatan, serta pihak pengawas agar menjalankan tugas secara profesional. Pengawasan tidak boleh hanya sebatas formalitas atau laporan administratif, tetapi harus memastikan setiap pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi, ketentuan kontrak, standar mutu, dan aturan yang berlaku.
FPB mengingatkan bahwa kemajuan Bangkalan tidak cukup hanya disampaikan melalui slogan dan janji pembangunan. Diperlukan bukti nyata, keterbukaan, tanggung jawab, serta keberanian pemerintah dalam memberikan penjelasan atas setiap persoalan yang menjadi perhatian publik.(31/10/2026)
FPB akan terus mengawal program pembangunan Kabupaten Bangkalan dan mendorong keterbukaan informasi publik demi kepentingan masyarakat. Transparansi bukan ancaman bagi pemerintah, melainkan bagian dari tanggung jawab dalam menjalankan amanah rakyat.” Pungkas nya.,”
(Imam)
About the Author
