Mabestvnews, JAKARTA : Wacana pembentukan kabinet bayangan dinilai tidak boleh berhenti sebagai panggung untuk mengkritik pemerintah. Jika ingin memperoleh kepercayaan publik, gagasan tersebut harus mampu menghadirkan alternatif kebijakan yang konkret, terukur, realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pandangan tersebut disampaikan Dr. Iswadi, M.Pd., yang mengingatkan bahwa kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi. Namun, kritik yang tidak disertai solusi berisiko kehilangan substansi dan justru terjebak menjadi sekadar manuver politik.
Kalau hanya pintar mengkritik, semua orang bisa. Tetapi kalau benar benar ingin menjadi alternatif, tunjukkan solusinya. Jangan sampai kabinet bayangan hanya menjadi panggung politik untuk mencari perhatian publik tegas Dr. Iswadi dalam keterangannya kepada para awak media
Menurutnya, gagasan kabinet bayangan pada dasarnya dapat menjadi instrumen positif dalam demokrasi. Keberadaannya dapat mendorong kompetisi gagasan sekaligus memperkuat fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan.
Namun, konsep tersebut harus dibangun secara serius. Bukan sekadar mengumpulkan sejumlah tokoh yang dikenal publik, melainkan menghadirkan figur figur yang memiliki kompetensi, pengalaman, integritas, dan kapasitas sesuai bidang yang akan ditangani.
Kabinet bayangan bukan sekadar daftar nama. Kalau mau serius, harus jelas siapa orangnya, apa kompetensinya, apa programnya, dan bagaimana solusi yang ditawarkan. Publik jangan hanya disuguhi kritik, tetapi harus diberikan alternatif, ujar Dr. Iswadi.
Dr. Iswadi menilai salah satu tantangan dalam politik adalah kecenderungan menjadikan kritik sebagai komoditas untuk mendapatkan popularitas. Kritik terhadap pemerintah terkadang disampaikan secara berulang tanpa kajian yang memadai dan tanpa menjelaskan konsekuensi dari solusi yang ditawarkan.
Karena itu, ia meminta pihak pihak yang berada di luar pemerintahan menunjukkan kualitas kritik melalui data, kajian, argumentasi, dan tawaran kebijakan yang jelas.
Kritik itu mudah. Yang sulit adalah menawarkan kebijakan yang lebih baik. Karena itu, jangan berhenti pada kalimat pemerintah gagal atau pemerintah salah. Jelaskan apa yang harus diperbaiki, mengapa harus diperbaiki, dan bagaimana cara memperbaikinya katanya.
Menurut Dr. Iswadi, masyarakat Indonesia semakin kritis dalam melihat dinamika politik. Publik tidak lagi cukup diyakinkan dengan pernyataan politik yang sensasional. Masyarakat membutuhkan jawaban atas persoalan konkret yang mereka hadapi, mulai dari lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, harga kebutuhan pokok, pertumbuhan ekonomi, hingga kualitas pelayanan publik.
Karena itu, setiap gagasan yang mengklaim sebagai alternatif pemerintahan harus mampu menjawab persoalan tersebut dengan program yang realistis dan dapat diukur.
Dr. Iswadi bahkan mendorong agar konsep kabinet bayangan tidak berhenti pada struktur simbolik. Jika memang serius ingin menjadi alternatif, harus ada agenda kerja, kajian kebijakan, target, serta indikator keberhasilan yang jelas.
Kalau memang ingin mengoreksi pemerintah, jangan hanya membuat konferensi pers. Buat kajian, susun program, hitung kebutuhan anggarannya, ukur dampaknya, kemudian tawarkan kepada publik. Dengan begitu, masyarakat bisa menilai mana yang lebih baik jelasnya.
Menurutnya, pendekatan tersebut akan membuat perdebatan politik menjadi lebih berkualitas. Pemerintah mendapatkan kritik sekaligus alternatif kebijakan, sementara masyarakat memiliki kesempatan untuk membandingkan gagasan secara objektif.
Demokrasi yang sehat bukan tentang siapa yang paling keras berteriak, tetapi siapa yang paling mampu menawarkan solusi untuk rakyat tegasnya.
Meski memberikan catatan terhadap wacana kabinet bayangan, Dr. Iswadi juga menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritik.
Kritik yang objektif, berbasis data, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat justru dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan.
Pemerintah juga harus terbuka. Jangan setiap kritik dianggap sebagai serangan politik. Kritik yang benar harus diterima sebagai bahan evaluasi. Tetapi pihak yang mengkritik juga harus menunjukkan tanggung jawab dengan menawarkan solusi ujarnya.
Ia menyebut hubungan antara pemerintah dan kelompok di luar pemerintahan seharusnya dibangun dalam semangat check and balance Perbedaan posisi politik tidak boleh membuat kepentingan bangsa menjadi korban.
Dalam konteks tersebut, kabinet bayangan dapat memainkan peran penting apabila benar benar dijadikan wadah untuk menguji gagasan dan menawarkan kebijakan alternatif.
Sebaliknya, jika hanya digunakan untuk membangun citra politik, menyerang pemerintah, atau meningkatkan popularitas tokoh tertentu, gagasan tersebut berpotensi kehilangan legitimasi di mata publik.
Dr. Iswadi menegaskan bahwa ukuran keberhasilan kabinet bayangan bukan terletak pada seberapa banyak tokoh yang bergabung atau seberapa sering mereka tampil di media. Ukuran utamanya adalah kualitas gagasan, kompetensi para pengusungnya, serta relevansi solusi yang ditawarkan terhadap persoalan masyarakat.
Jangan menjual kemarahan kepada publik. Jual gagasan. Jangan hanya menjual kritik. Tawarkan solusi. Kalau ingin dipercaya sebagai alternatif, buktikan dengan program yang lebih baik katanya.
Ia berharap wacana kabinet bayangan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas diskursus politik nasional. Kompetisi politik, menurutnya, harus diarahkan menjadi kompetisi program, kompetensi, dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.
Indonesia tidak membutuhkan lebih banyak kegaduhan politik. Indonesia membutuhkan lebih banyak solusi. Kalau kabinet bayangan mampu menghadirkan solusi, tentu masyarakat akan memberikan apresiasi. Tetapi kalau hanya menjadi gimik politik, publik juga akan mampu menilainya pungkas Dr. Iswadi.
Dengan demikian, wacana kabinet bayangan seharusnya tidak dipandang semata mata sebagai upaya berhadap-hadapan dengan pemerintah. Lebih jauh, gagasan tersebut dapat menjadi ruang untuk memperkuat tradisi check and balance, memperkaya pilihan kebijakan, sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan politik masyarakat.
Pada akhirnya, publik akan menjadi penilai utama. Kritik boleh keras dan perbedaan politik boleh tajam, tetapi seluruh dinamika tersebut harus bermuara pada satu tujuan: menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, kebijakan publik yang lebih efektif, dan kehidupan masyarakat yang semakin sejahtera.
About the Author
