Mabestvnews, Jakarta : Pengamat politik dan kebijakan publik, Dr. Iswadi, menilai bahwa wacana reshuffle kabinet perlu dipertimbangkan sebagai langkah strategis untuk memperkuat soliditas Kabinet Merah Putih sekaligus merespons berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk lima tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam aksi demonstrasi yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia dan sejumlah elemen mahasiswa lainnya.
Menurut Dr. Iswadi, dinamika demokrasi yang sehat menuntut adanya ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan mahasiswa harus dipandang sebagai bagian dari mekanisme kontrol publik yang penting dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah perlu merespons berbagai masukan dan kritik secara terbuka, konstruktif, dan berorientasi pada perbaikan.
Dalam sistem demokrasi, kritik dan aspirasi masyarakat merupakan energi positif bagi pemerintahan. Pemerintah perlu menunjukkan bahwa setiap masukan yang disampaikan publik mendapatkan perhatian dan evaluasi yang serius. Salah satu instrumen yang dapat digunakan adalah evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kabinet, termasuk melalui reshuffle apabila memang diperlukan, ujar Dr. Iswadi.
Dr. Iswadi menjelaskan bahwa lima tuntutan mahasiswa yang mencakup penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, penghentian militerisme di ranah sipil, serta desakan agar pemerintah mengakui kekurangan dan tidak menghindari kritik, pada dasarnya mencerminkan harapan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan responsif.
Menurutnya, tuntutan terkait efisiensi APBN menjadi perhatian penting di tengah tantangan ekonomi nasional dan global yang masih berlangsung. Pemerintah dituntut memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan benar benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dalam konteks tersebut, evaluasi terhadap kementerian dan lembaga yang memiliki kinerja kurang optimal menjadi langkah yang relevan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara.
Selain itu, isu harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak juga menjadi perhatian utama masyarakat. Kenaikan biaya hidup yang dirasakan sebagian kalangan membutuhkan kebijakan yang tepat, cepat, dan terukur. Dr. Iswadi menilai bahwa apabila terdapat sektor sektor yang memerlukan penguatan kepemimpinan dan koordinasi, maka reshuffle dapat menjadi salah satu alternatif guna menghadirkan energi baru dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi pemerintah.
Terkait tuntutan penghentian Program Makan Bergizi Gratis dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, Dr. Iswadi berpandangan bahwa pemerintah tidak harus serta merta menghentikan program program strategis tersebut. Namun demikian, evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan, efektivitas, tata kelola anggaran, serta dampaknya terhadap masyarakat perlu dilakukan secara berkala. Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap program berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat yang nyata.
Sementara itu, mengenai tuntutan penghentian militerisme di ranah sipil, Dr. Iswadi menilai bahwa pemerintah perlu memperhatikan persepsi publik terkait tata kelola pemerintahan dan penempatan pejabat pada berbagai sektor strategis. Menurutnya, penguatan prinsip profesionalisme, meritokrasi, dan tata kelola yang baik akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Lebih lanjut, Dr. Iswadi menegaskan bahwa tuntutan mahasiswa agar pemerintah mengakui kekurangan dan tidak mengelak dari kritik perlu dimaknai sebagai dorongan untuk memperkuat komunikasi publik. Pemerintah yang terbuka terhadap evaluasi akan lebih mudah membangun kepercayaan dan legitimasi di mata masyarakat. Dalam konteks tersebut, reshuffle kabinet dapat menjadi salah satu bentuk refleksi dan komitmen pemerintah untuk terus melakukan perbaikan.
Reshuffle bukan sekadar pergantian figur. Yang lebih penting adalah bagaimana proses tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintahan. Tujuannya bukan mencari kesalahan individu, tetapi memastikan bahwa seluruh jajaran kabinet bekerja secara efektif, solid, dan selaras dengan visi pembangunan nasional, jelasnya.
Dr. Iswadi juga menekankan bahwa soliditas Kabinet Merah Putih merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan mempercepat realisasi berbagai program prioritas nasional. Dengan koordinasi yang kuat dan kepemimpinan yang efektif di setiap sektor, pemerintah akan lebih mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi bangsa, mulai dari persoalan ekonomi, kesejahteraan sosial, hingga pembangunan sumber daya manusia.
Sebagai penutup, Dr. Iswadi mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk mahasiswa, pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil, untuk terus mengedepankan dialog yang konstruktif dalam menyikapi berbagai persoalan nasional. Menurutnya, perbedaan pandangan merupakan bagian yang wajar dalam demokrasi, namun tujuan bersama harus tetap diarahkan pada upaya membangun Indonesia yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan.
Pemerintah dan masyarakat sejatinya memiliki tujuan yang sama, yaitu menghadirkan kebijakan yang terbaik bagi rakyat. Karena itu, setiap kritik harus dilihat sebagai masukan yang berharga, sementara setiap kebijakan harus selalu terbuka untuk dievaluasi demi kepentingan bangsa dan negara, tutup Dr. Iswadi.##
About the Author
