Mabestvnews, Jakarta : Akademisi dan pengamat kebijakan publik, Dr. Iswadi, kembali menyuarakan gagasan strategis terkait pembangunan pendidikan nasional melalui usulan pembentukan Badan Khusus Sekolah Rakyat yang berada langsung di bawah kendali Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mempercepat pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat miskin, daerah tertinggal, serta kelompok rentan yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan.
Dalam keterangannya kepada media, Kamis (7/5), Dr. Iswadi menilai bahwa program Sekolah Rakyat membutuhkan lembaga yang memiliki kewenangan kuat, fokus kerja yang jelas, serta koordinasi nasional yang terintegrasi agar implementasinya tidak terhambat birokrasi lintas kementerian maupun pemerintah daerah.
Menurutnya, pendidikan merupakan instrumen paling penting dalam memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Oleh sebab itu, program pendidikan untuk rakyat kecil tidak boleh dijalankan secara biasa-biasa saja tanpa arah kebijakan yang kuat dan berkelanjutan.
Sekolah Rakyat harus menjadi gerakan besar nasional untuk memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan hak pendidikan yang layak tanpa memandang kondisi ekonomi dan tempat tinggal mereka. Karena itu, diperlukan badan khusus yang langsung berada di bawah Presiden agar program berjalan efektif, terarah, dan memiliki kepastian kebijakan,ujar Dr. Iswadi.
Ia menjelaskan bahwa konsep Sekolah Rakyat sejatinya bukan hanya membangun gedung sekolah baru, melainkan menciptakan sistem pendidikan inklusif yang benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil. Menurutnya, hingga saat ini masih banyak anak anak Indonesia yang kesulitan memperoleh akses pendidikan karena faktor ekonomi, keterbatasan infrastruktur, kondisi geografis, hingga minimnya fasilitas pendidikan di daerah terpencil.
Dr. Iswadi menilai bahwa berbagai program pendidikan nasional selama ini sering menghadapi kendala koordinasi antar lembaga. Akibatnya, implementasi kebijakan di lapangan berjalan lambat dan tidak merata. Karena itu, keberadaan badan khusus dinilai dapat menjadi solusi untuk memperkuat koordinasi nasional sekaligus memastikan pengawasan berjalan optimal.
Kalau program ini ditangani secara lintas kementerian tanpa komando yang kuat, maka potensi tumpang tindih kebijakan akan sangat besar. Kita membutuhkan satu lembaga yang fokus dan bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan Sekolah Rakyat, katanya.
Dalam usulannya, Dr. Iswadi menyebut badan khusus tersebut nantinya dapat memiliki sejumlah fungsi strategis, mulai dari perencanaan pembangunan Sekolah Rakyat, pengawasan kualitas pendidikan, perekrutan tenaga pendidik, pengelolaan anggaran, hingga evaluasi capaian pendidikan nasional bagi kelompok masyarakat miskin dan marginal.
Selain itu, ia juga menekankan bahwa Sekolah Rakyat harus dirancang dengan pendekatan pendidikan modern yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Menurutnya, kurikulum yang diterapkan tidak cukup hanya berorientasi pada kemampuan akademik semata, tetapi juga harus memperkuat pendidikan karakter, literasi digital, keterampilan hidup, kewirausahaan, serta nilai nilai kebangsaan.
Sekolah Rakyat harus menjadi pusat lahirnya generasi unggul dari keluarga sederhana. Anak-anak dari desa, daerah tertinggal, dan keluarga miskin harus memiliki kesempatan yang sama untuk sukses dan bersaing di masa depan, ujarnya.
Dr. Iswadi juga menyoroti pentingnya dukungan anggaran yang kuat dan berkelanjutan dari pemerintah pusat. Ia menilai program pendidikan berbasis kerakyatan tidak boleh hanya menjadi proyek jangka pendek ataupun sekadar program populis. Sebaliknya, pendidikan rakyat harus diposisikan sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat masa depan bangsa.
Menurutnya, keberadaan badan khusus di bawah Presiden akan memberikan kepastian politik sekaligus memperkuat dukungan anggaran sehingga program Sekolah Rakyat dapat berjalan secara konsisten meskipun terjadi pergantian kepemimpinan nasional.
Kalau kita serius ingin mewujudkan Indonesia Emas, maka investasi terbesar harus dimulai dari pendidikan rakyat. Negara harus hadir secara nyata untuk anak anak yang selama ini tertinggal, tegasnya.
Lebih lanjut, Dr. Iswadi mengusulkan agar Sekolah Rakyat juga menyediakan sistem pendidikan berasrama, khususnya bagi anak-anak dari daerah terpencil dan keluarga kurang mampu. Menurutnya, sistem tersebut akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif sekaligus menjamin kebutuhan dasar peserta didik dapat terpenuhi dengan baik.
Ia juga menilai keberhasilan program Sekolah Rakyat membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, serta masyarakat sipil. Namun demikian, arah kebijakan utama tetap harus berada di bawah kendali Presiden agar seluruh pemangku kepentingan bergerak dalam visi yang sama.
Presiden harus menjadi motor utama gerakan pendidikan rakyat. Dengan kepemimpinan yang kuat, saya yakin Sekolah Rakyat dapat menjadi tonggak baru reformasi pendidikan nasional, katanya.
Gagasan pembentukan Badan Khusus Sekolah Rakyat tersebut mendapat perhatian dari berbagai kalangan masyarakat dan pemerhati pendidikan. Banyak pihak menilai usulan tersebut relevan dengan kebutuhan Indonesia saat ini, terutama dalam menghadapi tantangan ketimpangan sosial dan kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah.
Dr. Iswadi berharap pemerintah dapat segera mengkaji secara serius pembentukan badan tersebut dan menjadikannya sebagai salah satu prioritas nasional dalam pembangunan pendidikan Indonesia.
Negara maju dibangun oleh pendidikan yang kuat dan merata. Kita tidak boleh membiarkan anak anak miskin kehilangan masa depan hanya karena keterbatasan akses pendidikan. Sekolah Rakyat harus menjadi gerakan nasional yang dikawal langsung oleh Presiden,pungkasnya.##
About the Author
